jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Yarsi Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D., mengungkapkan tiga kriteria pemimpin nasional yang dibutuhkan rakyat.
Menurut Prof. Fasli, kepemimpinan nasional bukan hanya menonjolkan program yang makro, tetapi mikronya seperti apa.
BACA JUGA: Jumhur Tak Ingin Buruh Terjebak Pada Pilihan Pemimpin Nasionalis atau Muslim
"Dari sisi kesehatan ada tiga indikator utama yang harus dimiliki pemimpin nasional dalam mewujudkan keadilan sosial, yaitu afirmasi, lokasi, dan kemitraan," kata Prof. Fasli dalam diskusi ke-5 dengan tema Kepemimpinan Nasional dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia di Universitas Yarsi, Selasa (11/7).
Dia membeberkan dari sisi kesehatan terjadi ketimpangan sosial antarwilayah. Kalau orangnya tidak setara kemampuan ekonominya pasti kesehatannya timpang, kecuali diafirmasi.
BACA JUGA: GNIK Ungkap 5 Karakter Pemimpin Nasional 2024
Oleh karena itu, ujarnya, kriteria pertama kepemimpinan nasional bagaimana dia bisa memberikan afirmasi dalam mengatasi ketimpangan tersebut. Apakah afirmasi dari sisi anggaran, SDM, dan lainnya
Kedua, masalah lokasi karena wilayah Indonesia sangat luas terdiri dari banyak desa, kota, wilayah terpencil. Kondisi ini seharusnya jadi data yang unik karena sebagian dari dana kesehatan itu dialokasikan untuk mengafirmasi daerah-daerah dengan kondisi kesehatan yang tertinggal.
BACA JUGA: Dana Hibah Kemendikbudristek Topang Laboratorium Riset Universitas Yarsi di Masa Pandemi
Ketiga, kemitraan. Menurut Prof. Fasli, mengatasi masalah ketidakadilan ini bukan hanya pemerintah, tetapi juga butuh kontribusi masyarakat mulai dari RT, RW sampai komunitas di luar pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
"Melihat data human capital index 2020 World Bank menggambarkan ada ketimpangan dan ketidakadilan sosial," ujarnya
Dengan memfokuskan pada 3 kriteria itu, tambahnya, penanganan ketimpangan itu bisa lebih efektif. Jadi, bisa mengentaskan kemiskinan sekaligus membantu masalah kesehatan.
Oleh karena itu menurut Prof. Fasli, siapa pun pemimpin nasionalnya harus memaksimalkan potensi itu.
"Supaya ketimpangan yang ada di depan mata secara riil dan membuat kita malu melihatnya itu ada di NKRI," cetusnya.
Dia menambahkan masyarakat harus melihat jeli program-program yang ditawarkan calon pemimpin nasional.
Jangan hanya makro-makro dan jargon saja . Artinya, penanganannya bukan secara nasional saja, tetapi bagaimana antarprovinsi, ketimpangan antarkabupaten.
Fasli menegaskan siapa pun pemimpin nasional agar melaksanakan betul-betul UUD 1945. Permintaan masyarakat adalah masalah keadilan sosial.
Di sektor kesehatan, kata Prof. Fasli, saat ini kita masih punya PR besar soal ketimpangan layanan kesehatan.
Alangkah baiknya calon pemimpin nasional itu menunjukkan bahwa dia paham ketidakadilan sosial di bidang kesehatan, tahu penyebabnya dan siap untuk program mengurangi adanya perbedaan pelayanan dan akses serta kualitas kesehatan yang dihadapi bangsa kita.
"Jadi, kepemimpinan nasional masa depan harus siap dengan konsep afirmasi, lokasi, kemitraan. Ini dari aspek kesehatan ya," ucapnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad