jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Terbuka (UT) Prof Ojat Darojat mengatakan, salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia sampai saat ini adalah korupsi.
Untuk mencegah itu bisa dilakukan melalui transparansi dan akuntabilitas publik.
BACA JUGA: 533 Peserta SNMPTN 2021 Mendaftar ke UT, Beasiswa Penuh, Tanpa Membayar UKT
Hal ini dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
"Di sisi lain, akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi juga harus mendapat perhatian dan dukungan serta partisipasi masyarakat," tuturnya dalam webinar The 16th Knowledge Sharing Forum (KSF) tentang Tata Kelola dan Akuntabilitas Sektor Publik secara daring, Kamis (18/3).
BACA JUGA: UT Pencetak CPNS Terbanyak di 2019, Rektor Ojat Darojat: Mutu Kami Teruji
Perguruan tinggi sebagai institusi yang mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul lanjutnya, memiliki peran strategis mencegah terjadinya korupsi.
Dengan sumber daya yang dimiliki, perguruan tinggi bisa membantu dan berperan optimal dalam pemberantasan korupsi.
BACA JUGA: Kabar Gembira untuk PNS dari Pak Tjahjo Kumolo, Alhamdulillah
Pada kesempatan sama Bahrullah Akbar, anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan itu menyatakan literasi keuangan di sektor publik penting ditingkatkan.
Ini karena, persoalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di sektor publik menjadi persoalan yang terus menerus muncul, termasuk dalam isu pengelolaan keuangan daerah.
"Kondisi ini menjadi tantangan bagi akademisi dan praktisi untuk mencari format atau bentuk pertanggungjawaban yang bisa diterima oleh semua pihak," katanya.
Karenanya, penting bagi lembaga pendidikan tinggi untuk terus meningkatkan literasi dan keterampilannya terutama pada sektor keuangan publik agar lulusan di bidang terkait memiliki kualitas semakin baik.
Tersedianya SDM yang kompeten dan menguasai akuntansi pemerintahan akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
"Jadi kami sangat membutuhkan para sarjana ekonomi di daerah yang bisa membantu tugas-tugas BPK di dalam pemeriksaan. Konsepnya sedang kami cari," tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad