jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah pentolan relawan Joko Widodo saat pemilu presiden lalu dikabarkan bakal segera mendapat posisi-posisi enak di perusahaan BUMN. Kritik pun muncul dan presiden yang lebih beken dengan nama sapaan Jokowi itu disebut-sebut tengah balas jasa kepada para pendukungnya di pilpres.
Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bagi-bagi posisi direksi ataupun komisaris di BUMN untuk sejumlah pentolan relawan bukan hal aneh. JK -sapaan Jusuf Kalla- bahkan tidak menampik adanya kabar yang menyebut ada 9 relawannya Jokowi-JK di pilpres lalu akan ditempatkan di BUMN.
BACA JUGA: Inilah Identitas 8 Warga Surabaya ke Turki
Hanya saja, JK menyebut hal itu bukan sesuatu yang baru. Sebab, hal serupa juga terjadi di era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Zamannya Pak SBY dulu juga gitu, orang-orang Pak SBY juga masuk jadi itu. Sama aja,” ujar JK di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, (9/3).
BACA JUGA: Soal KPK vs Polri, Jokowi Perlu Tiru SBY
Yang terpenting, kata JK, orang-orang yang ditempatkan memiliki kemampuan di bidangnya. Menurutnya, penempatan akan wajar jika jabatan diberikan pada orang yang tepat.
Karenanya, setiap orang yang ditempatkan di posisi-posisi BUMN juga harus mengikuti fit and proper test. "Yang salah itu kalau ada yang tidak mampu lalu dimasukkan. Pasti dilihat kemampuannya orang. Tidak sekadar anak SD, tamat SD langsung jadi komisaris bank. Tidak lah," tegas JK.(flo/jpnn)
BACA JUGA: Ini Saran Politikus PKS untuk Denny Indrayana
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Marwan Minta Keunikan Daerah Jadi Sumber Penghasilan
Redaktur : Tim Redaksi