jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 63 butir rekomendasi untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dihasilkan dari acara Rembuk Nasional 2016 di Jakarta, kemarin (24/10).
Masukan itu meliputi tujuh bidang strategis. Antara lain ekonomi, bisnis keuangan, polhukam, kemaritiman, pendidikan vokasi dan SDM, pariwisata serta sosial budaya.
BACA JUGA: Sumpah Sang Satria, Wayang Ajen Tampil di Nusantara Berdendang
Menko Polhukam Wiranto yang hadir di acara Rembuk Nasional mengatakan, pemerintah memang tengah fokus membangun dari pinggiran.
Nah, menurutnya, tantangan terbesar adalah kebersamaan. "Waktu yang singkat ini harus digunakan untuk bekerja," ujar politikus Hanura ini.
BACA JUGA: Salut! Mantan Pecandu Narkotika Kini Menjadi Pengusaha
Dosen Ekonomi Universitan Indonesia Rhenald Kasali mengungkapkan, bangsa Indonesia perlu meningkatkan ketertarikan untuk bersekolah.
Untuk itu perlu didukung dengan gedung sekolah yang layak pakai.
BACA JUGA: Gerindra: Kemenkumham Kecolongan!
"Sekolah harus kembali jadi bangunan yang mendukung pendidikan dan perkembangan bangsa Indonesia," terang Rhenald yang menjadi pembicara di Rembuk Nasional, kemarin.
Mengenai infrastruktur, rumusan yang didapat adalah mengenai konektifitas antardaerah.
Dengan mengusung tema "Membangun dari pinggiran, menghubungkan nusantara, menjadi lebih baik," perlu dibangun penghubung atau koneksi yang jauh lebih baik dari saat ini.
"Ini pemerintahan yang sangat efektif dan efisien selama sejarah Indonesia," kata Firdaus Ali, penanggung jawab rembuk infrastruktur dan konektifitas nasional.
Dari segi pencapaian daerah, pemerintahan Jokowi-JK dinilai perlu melakukan reformasi demokrasi.
Yaitu dengan perbaikan sistem dan perbaikan sikap dari para pengurus lembaga negara.
Sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dinilai bagus untuk memperbaiki kepemimpinan era sekarang yang sudah dinilai penuh dengan KKN.
Di samping itu, peran lurah dan camat di setiap daerah juga perlu diaktifkan kembali. Sebab, peran mereka paling dekat dengan masyarakat.
Untuk itu, revolusi mental perlu dibangun dari tingkat paling bawah hingga menjadi mindset masyarakat. Pimpinan daerah harus terkoneksi dengan visi dan misi pimpinan nasional.
Dari segi pariwisata, rembuk nasional merumuskan regulasi yang jelas mengenai destinasi wisata. Terutama mengenai hak kepemilikan lokasi wisata.
Selama ini, lokasi wisata di Indonesia dianggap masih belum jelas dalam pembagian kewenangan. (tyo)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ssttt... Ada yang Mau Menjatuhkan AHY dengan Menyasar SBY
Redaktur : Tim Redaksi