jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui hukuman tambahan kebiri atau suntik saraf libido bagi pelaku kejahatan seksual. Namun, hal tersebut justru ditertawakan politikus DPR Firman Subagyo.
Wakil Ketua Badan Legislasi (baleg) DPR itu mengatakan, Indonesia belum memiliki dasar hukum untuk mendukung penerapan hukuman kebiri. Pemerintah harus mencari referensi negara yang telah menerapkannya.
BACA JUGA: Soal Pembakaran Hutan, Polisi Jangan Cuma Tangkap Kroco
"Ini isu HAM sudah mengemuka. Jangan sampai nanti diklaim dunia internasional sebagai pelanggaran HAM. Saya mempertanyakan dan ketawa, apa dasar hukumnya. Jangan sampai melanggar HAM," kata Firman di gedung DPR Jakarta, Jumat (23/10).
Terkait rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagai penguatan terhadap UU Perlindungan Anak, Firman mengingatkan pemerintah tidak gegabah.
BACA JUGA: Ketua DPR Minta Hukuman Kebiri Dikaji Mendalam
"Boleh-boleh saja. Tapi Perppu tidak bisa atas dorongan pihak-pihak tertentu. Regulasi UU tidak boleh emosional. Hak-haknya dijamin konstitusi. Jangan sampai Perppu ini diobral. Jangan sampai DPR melanggar juga HAM," tegas Firman. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Pansus Sasar Perpanjangan Kontrak Asing di Pelindo II
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tax Amnesty Bikin Pengesahan RAPBN 2016 Tertunda
Redaktur : Tim Redaksi