jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP Hanura Inas N Zubir menilai, kebijakan pemerintah menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah mulai tahun ajaran baru atau Juli 2021, tidak akan efektif.
Ini karena ada pembatasan waktu dan jumlah siswa dalam proses belajar mengajar.
BACA JUGA: Mas Nadiem: Sekolah Tatap Muka Cukup 2 Jam, Sepekan 2 Kali
Mantan anggota DPR RI ini juga memprediksi, pencegahan penularan Covid-19 tidak akan efektif karena interaksi antarsiswa sulit untuk dibatasi saat berada di lingkungan sekolah.
Sedangkan guru juga dipastikan tidak akan mampu membatasi interaksi siswa, sebelum dan sesudah masuk ke dalam kelas.
BACA JUGA: Begini Seruan Kemendikbudristek untuk Seluruh Kepsek Terkait Persiapan Sekolah Tatap Muka
"Saya melihat aturan untuk sekolah tatap muka ini cukup ketat, cuma tidak bisa menjamin tidak akan ada klaster baru Covid-19," kata Inas dalam pesan elektroniknya kepada JPNN.com, Rabu (9/6).
Seharusnya kata Inas, pemerintah menyediakan dulu vaksin Covid-19 bagi mahasiswa. Setelah itu barulah proses belajar mengajar dimulai.
BACA JUGA: 3 Poin Penting Mekanisme Pendaftaran PPPK 2021, Guru Honorer Harus Tahu
Kemudian dilanjutkan kepada siswa SLTA, disusul SLTP. Sedangkan untuk siswa Sekolah Dasar dan PAUD, sebaiknya menunggu tercapainya herd imunity atau setelah tersedianya vaksin Covid-19 untuk anak-anak.
Dia mengatakan, rencana sekolah tatap muka pada Juli 2021 mendatang, membuat sebagian orang tua siswa gelisah.
Mereka bingung memutuskan, apakah mengizinkan anaknya untuk pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu secara tatap muka dengan risiko tertular Covid-19 atau tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ).
"Kita semua berharap agar pemerintah tidak menempatkan para orang tua siswa tersebut dalam posisi dilema. Di masa pandemi ini, menafkahi keluarga saja sudah menjadi dilema," pungkas Inas. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad