JAKARTA - Presiden terpilih Jokowi akan menghapus sebagian besar jabatan wakil menteri (wamen) dalam kabinetnya untuk lima tahun ke depan. Dikabarkan hanya jabatan wakil menteri luar negeri saja yang dipertahankan. Wacana untuk menghemat uang negara ini ternyata masih disangsikan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra).
Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi menyangsikan hal itu dikarenakan Jokowi masih membutuhkan pengamanan posisinya dengan menempatkan sejumlah pendukungnya agar tidak membelot di kemudian hari.
“Tentang wamen katanya mau dihapus. Tapi saya belum percaya karena saat ini deal-deal kekuasaan dengan partai dan kalangan profesional dengan Jokowi belum selesai, masih proses.
Jadi masih ada kemungkinan jabatan wamen masih diadakan. Karena untuk mengamanan kekuasaan Jokowi harus melakukan bagi-bagi kekuasaan,” kata Uchok kepada INDOPOS (grup JPNN) di Jakarta, kemarin (23/9).
Selain bagi kekuasaan di posisi wamen, menurut Uchok, penghematan yang direncanakan Jokowi juga sudah tak lagi bisa terwujud, mengingat Jokowi tetap mempertahankan kementrian ‘gemuk’, sama dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menempatkan 34 kementrian.
“Era Jokowi akan sama borosnya seperti SBY. Karena tidak ada perubahaan terhadap jumlah kementerian. KalauJokowi konsisten dengan perampingan kementerian, publik lebih percaya akan ada penghematan,” tuturnya.
Meski begitu, Uchok masih berharap agar Jokowi tetap memegang komitmen lainnya untuk memangkas biaya perjalanan dinas agar keuangan negara ke depannya lebih efesien.
“Dana rapat-rapat itu harus dievaluasi dan harus ada dampaknya langsung terhadap kinerja lembaga negara tersebut. Banyak dana rapat diluar kantor, hanya dipergunakan untuk "mengongkosi" PNS agar jalan-jalan ke kantor.
BACA JUGA: Minta 50 Persen Menteri dari Indonesia Timur
Ada juga, dana rapat itu dikorupsi, maka dijadikan rapat fiktif. Kalau dana rapat banyak dibuang atau dihilangkan dari program kerja kementerian, maka sangat menghemat anggaran negara,” ujar Uchok yang juga pemerhati anggaran negara ini.
Karena, kata Uchok, dengan memotong dana rapat, maka yang ikut terpotong adalah anggaran honor untuk narasumber dan panitia, dan memotong anggaran perjalanan dinas.
Dia pun meminta agar rapat menggunakan fasilitas yang sudah ada. “Dimana gedung pemerintah jangan dipakai untuk pernikahaan, tapi dimaksimalkan untuk rapat saja, karena sebagian besar uang sewa itu tidak masuk ke kas negara tapi untuk kantong pribadi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, untuk perjalanan dinas atau lawatan Jokowi dan para menterinya, Uchok menyarankan agar meminimalkan jumlah rombongan.
“Rombongan presiden Jokowi-JK dalam melakukan perjalanan dinas harus minimal atau kecil atau di bawah 10 orang. Jangan seperti SBY, perjalanan dinas rombongan banyak, hampir 100 orangan. Hal ini hanya menghambur-hambur uang negara. Artinya, membawa orang itu harus punya fungsi dan tugas, bukan jadi romli alias rombongan liar,” cetusnya.
Setelah perjalanan dinas, lanjut Uchok, hapus semua anggaran rapat dalam lingkaran presiden dan wakil presiden. Apalagi anggaran rapat pada staf khusus presiden. “Kalau ini dilakukan maka akan terjadi penghematan anggaran, dan menjadi contoh buat lembaga-lembaga lainnya,” katanya.
Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto menegaskan bahwa jabatan wamen akan dihapuskan. "Sebagian besar (jabatan) wakil menteri dihapus," katanya.
Terkait wakil menteri mana saja yang akan dipertahankan, kata Andi, sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada presiden terpilih Jokowi. (dli)
BACA JUGA: Penjahat Akan Selalu Cari Backing yang Kuat
BACA JUGA: Ogah Bahas Backing, Tunggu Investigasi Bentrokan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dihukum Berapa pun, Anas Banding
Redaktur : Tim Redaksi