jpnn.com - TEGAL - Belum lama ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mewacanakan pencabutan subsidi solar nelayan dengan pengalihan berupa bantuan langsung seperti alat tangkap atau lainnya yang bisa dinikmati nelayan kecil. Wacana tersebut membuat galau nelayan di Kota Tegal.
Ketua Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) H Eko Susanto berharap, wacana penghapusan subsidi solar nelayan, khususnya bagi kapal nelayan berkapasitas 30 gross ton (GT) tidak diberlakukan merata di seluruh Indonesia. Alasannya, hasil tangkapan kapal 30 GT antas satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda
BACA JUGA: Hiswana Jamin Tak Ada Penimbunan
"Seharusnya ada perlakuan berbeda bagi nelayan yang hasil tangkapannya hanya untuk pasar lokal," katanya, Selasa (4/11).
Dibeberkan, hasil tangkapan kapal berkapasitas 30 GT di kawasan Pantai Utara Jawa kalah dibandingkan dengan kapal berkapasitas di bawah 30 GT di kawasan Pantai Selatan Jawa. Menurut dia, kendati kapasitasnya besar, kapal di Laut Utara hanya mendapat ikan layang, banyar, dan ikan-ikan lokal yang harganya di bawah Rp 10.000 perkilogram.
BACA JUGA: Organda Tolak Kenaikan BBM
Sementara di Laut Selatan, sambung dia, kapal di bawah 30 GT bisa menangkap ikan tuna, cakalang, bahkan lobster. Jenis-jenis hasil tangkapan di Laut Selatan Jawa itu harganya jauh lebih mahal dan bisa diekspor ke luar negeri.
Eko menandaskan, Menteri Kelautan dan Perikanan jangan gebyah uyah (menyamaratakan). "Jangan membakar hutan demi menangkap seekor tikus," tandasnya.
BACA JUGA: BBM Naik, Besaran UMK 2015 Direvisi
Lebih jauh Eko menguraikan, kapal nelayan kecil sering tidak kebagian jatah solar bersubsidi lantaran adanya pengurangan kuota solar bersubsidi untuk Stasiun Pengisian Bahan Nelayan (SPBN).
Sejak kuota dikurangi 20 persen perbulan, SPBN Karya Mina di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Tegal Barat hanya mampu beroperasi selama 25 hari. "Ratusan kapal harus menunggu jatah solar selama satu bulan."
Karena itu, masih kata Eko, kemarin PNKT bersama KUD Karya Mina, DPRD Kota Tegal meluncur ke Ibu Kota, guna melakukan audiensi dengan BPH Migas. Tidak hanya dari Kota Tegal saja yang mengikuti audiensi. Nelayan-nelayan se-Jawa Barat juga turut serta.
"Materi audiensinya tentang kuota solar nelayan," ujarnya sembari menuturkan, usai audiensi rencananya akan menyambangi Gedung Kura-kura (DPR) untuk bertemu dengan anggota DPR RI Damayanti dan menyampaikan keluhan-keluhan nelayan.
Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, Mahmud Efendi mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera mensosialisasikan wacana penghapusan subsidi solar bagi nelayan.
Apabila sistemnya mau diganti dari subsidi solar menjadi bantuan lain, kementerian harus mensosialisasikan secara detail. "Supaya tidak menimbulkan gejolak," tuturnya. (adi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Bakal Ganjal IMB Centre Point
Redaktur : Tim Redaksi