Renegosiasi Gas Harus Diprioritaskan

Kamis, 08 Desember 2011 – 09:25 WIB

JAKARTA –  Kalangan anggota Komisi VII DPR mendukung rencana renegosiasi harga gas baik ke pembeli domestik maupun eksporSalah satunya anggota Komisi VII DPR, Satya Yudha

BACA JUGA: Investasi Homepass Rp 21 Triliun

Menurutnya, menaikkan harga gas akan meningkatkan penerimaan negara
"Kami mendukung," katanya.

Senada dikemukakan anggota Komisi VII DPR lainnya, Bobby Rizaldi

BACA JUGA: Investasi, Japfa Bangun Pabrik

Dia mencontohkan, harga ekspor gas ke Tiongkok dan Korea Selatan masih USD 3,8 per MMBTU
Sementara, saat yang sama, pabrik pupuk domestik yang terancam ditutup karena ketiadaan gas, padahal mampu membeli USD 7 per MMBTU.

Satya menambahkan, prioritas renegosiasi kontrak gas untuk kontrak yang sudah lebih dari 10 tahun

BACA JUGA: Cipaganti Sasar Dana Rp 750 miliar

Dalam setiap kontrak baru, mesti dimasukkan klausul yang memungkinkan renegosiasi dan eskalasi hargaSatya mengatakan, saat ini, harga pembelian gas PT PGN Tbk (Persero) dari produsen dalam negeri masih ada di bawah tiga dolar AS per juta british thermal unit (MMBTU)

Padahal, idealnya sekitar antara 6-8 dolar AS per MMBTUDemikian pula harga pembelian industri dari PGN rata-rata hanya 6,3 dolar AS per MMBTU dari seharusnya tujuh dolar per MMBTUNamun demikian, Satya meminta agar kenaikan harga dibarengi dengan kepastian pasokannya.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo mengatakan, pihaknya masih menyiapkan tim renegosiasi harga gas dari Kilang Tangguh, Papua"Kami akan laporkan ke Menko Perekonomian perkembangannya," katanya.

Dia mengatakan, penentuan harga gas harus mengacu pada keekonomian pengembangan lapangan dan infrastrukturKonsumen domestik mesti siap membeli gas dengan harga keekonomian

Renegosiasi ini sebenarnya bukan untuk yang pertama kaliPemerintah pada 2006 juga sudah melakukannyaSaat itu, harga gas naik menjadi 3,5 dolar AS per MMBTU dari harga sebelumnya yang hanya 2,4 dolar AS per MMBTUDalam kontrak jual beli disebutkan bahwa pemerintah berhak mengusulkan renegosiasi setiap empat tahun sekali

Menurut Evita, pemerintah tetap akan menghormati kontrak yang adaKarena itu, renegosiasi harus dilakukan secara terbukaAlasannya, pemerintah melakukan renegosiasi gas Tangguh untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri"Tapi kita belum tahu hasilnya seperti apaApakah sebagian hasilnya untuk dalam negeri atau mereka (Tiongkok, Red) berani memberikan harga lebih," katanya.

Meski demikian, Evita optimis rencana renegosiasi itu akan berjalan maksimalPasalnya, pemerintah mempunyai kartu truf barn, yaitu keberanian Pertamina membayar tiga lipat dari harga yang dijual ke Tiongkok"Kita akan bilang dengan mereka (Tiongkok, Red), ini Pertamina saja mau bayar mahal," tandasnya(rir)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pasar Ekonomi Kreatif Belum Kondusif


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler