jpnn.com - jpnn.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Muzani menyatakan, paripurna hari ini hanya akan menyampaikan surat pengajuan angket oleh pengusul kepada pimpinan.
Pengusulan hak angket itu terkait tidak diberhentikannya Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta yang sudah berstatus terdakwa.
BACA JUGA: Ketua DPR Serahkan Nasib Ahok Gate ke Anggota
"Sifatnya hanya dibacakan, belum pengambilan keputusan," kata Muzani di gedung DPR, Senayan , Jakarta, Kamis (23/2).
Menurut dia, sebenarnya persyaratan pengusulan hak angket sudah cukup. Sudah lebih 25 anggota yang berasal dari berbagai fraksi. Karenanya, Muzani mengatakan, nanti tinggal melihat bagaimana perdebatan di paripurna dalam pengambilan keputusan.
BACA JUGA: Gerindra: Jakarta Terendam Gara-Gara Reklamasi
Hanya saja pengambilan keputusan apakah diterima atau tidak belum dilakukan pada paripurna sekarang. "Nanti setelah masa reses," tegasnya.
Dia yakin, jika dilihat dari respon masyarakat begitu besar dukungan dan keinginan masalah ini dibuka.
BACA JUGA: Kubu Anies Pengin Pemprov DKI Kembali Dipimpin Plt
"Persoalan bukan pada Ahok-nya, tapi ketidakadilan yang dirasakan," kata Muzani.
Sebab, Muzani menambahkan dalam banyak kasus pemerintah sudah memberhentikan kepala daerah. Bahkan, ada seorang bupati yang tertangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) diberhentikan tetap, bukan sementara lagi. Padahal, BNN saat itu belum menyatakan apakah sang bupati itu pemakai atau pengedar.
"Padahal belum terdakwa, belum vonis. Ini (Ahok) sudah terdakwa melebihi tersangka," katanya.
Nah, persoalan inilah yang nantinya akan ditanyakan kepada pemerintah. "Ada perlakukan beda, standar mana yang mau digunakan. Di situ masalahnya," katanya.
Apakah ada indikasi pemerintah pasang badan bela Ahok? Muzani tidak memungkirinya. "Kesannya jadi begitu, makanya kami mau nanya kepada pemerintah," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPC Gerindra Prihatin dan Ajukan Pemecatan ke Pusat
Redaktur & Reporter : Boy