Resesi Global Mengancam, Pemerintah Harus Bersikap Serius

Senin, 17 Oktober 2022 – 19:41 WIB
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menegaskan pemerintah Indonesia harus bersikap serius menghadapi ancaman resesi global. Foto Humas Kementan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menegaskan pemerintah Indonesia harus bersikap serius menghadapi ancaman resesi global.

Sebab, tidak ada satupun negara yang aman dari resesi, bahkan probabilitas terjadinya resesi masih berpotensi meskipun sekarang angkanya kecil.

BACA JUGA: Gonjang-ganjing Isu Resesi Ekonomi Global, Kemenkeu Tegaskan Posisi Indonesia

Menurut Bhima, Indonesia masuk ke dalam negara dengan probabilitas terjadi resesi meskipun baru tiga persen. Menurut data Bloomberg jauh lebih baik dibandingkan China, Jepang, dan Thailand.

Untuk itu, Bhima menyarankan beberapa indikator dan langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya resesi.

BACA JUGA: Luhut Binsar Sebut Pemerintah Mempersiapkan Skenario Terburuk Terkait Resesi Global

Indonesia harus optimistis karena pertumbuhan ekonomi terbilang cukup baik pada kuartal ke II 2022, yakni sebesar 5,44 persen secara year on year (yoy).

"Indonesia perlu mengejar ketertinggalan karena pesaing di wilayah Asean seperti Vietnam dan Filipina masing-masing mencatatkan pertumbuhan 7,7 persen dan 7,4 persen pada kuartal yang sama," ujar Bhima kepada JPNN, Senin (17/10).

BACA JUGA: Presiden Mewanti-wanti soal Krisis Finansial Global, Resesi Ekonomi di Depan Mata?

Artinya, ketika terjadi resesi ekonomi, pelaku usaha termasuk sektor manufaktur akan mencari lokasi basis produksi di negara yang mampu memberikan pertumbuhan tinggi.

"Cadangan devisa Indonesia sampai September 2022 sebesar USD 130,8 miliar masih relatif tinggi meskipun ada koreksi. Dibandingkan dengan PDB maka rasio cadangan devisa sebesar 8,4 persen perlu didorong agar kemampuan dalam intervensi stabilitas kurs rupiah makin baik," kata Bhima.

Kemudian, catatan penting lainnya untuk pemerintah ialah perlindungan sosial terhadap PDB baru mencapai 2,5 persen pada 2023 mendatang, sementara dibutuhkan setidaknya 4-5 persen rasio anggaran perlindungan sosial untuk menahan lonjakan angka kemiskinan baru akibat resesi dan inflasi.

Selain itu, di bidang pangan peringkat Indonesia dalam Global Food Security Index 2022 menempatkan Indonesia diposisi ke 63 dunia jauh lebih rendah dibanding Turki, Vietnam, dan Rusia.

"Kerentanan pangan perlu dijawab dengan peningkatan alokasi subsidi pupuk, memastikan pangan lokal mampu mengurangi ketergantungan impor dan bantuan pembiayaan lebih besar bagi petani tanaman pangan," tegas Bhima.(mcr28/jpnn)


Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler