jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengaku sudah mengingatkan Presiden Jokowi sebelum membentuk Kabinet Indonesia Maju.
Presiden Jokowi diingatkan agar tidak salah memilih menteri.
BACA JUGA: Tito Karnavian Menyinggung Isu Reshuffle, Merespons Johan Budi?
"Jangan sampai nanti karena salah memilih menteri, Jokowi disibukkan dengan reshuffle berkali-kali," kata Pangi, Rabu (1/7).
Menurut Pangi, gonta-ganti menteri berkali-kali dapat memperlambat akselarasi kerja kementerian itu sendiri. Sebab, ujar dia, menteri baru harus beradaptasi kembali dan mulai dari nol lagi.
BACA JUGA: Reshuffle Kabinet, GP Ansor Minta Presiden Jokowi Ganti Menag
"Hal tersebut sekarang mulai terungkap dan terkonfirmasi, banyak menteri yang nampaknya tidak mampu mengimbangi ritme kerja presiden," jelasnya.
Analis politik yang karib disapa Ipang itu menyatakan bahwa letupan-letupan yang menjadi indikator reshuffle kabinet adalah letupan politik, bukan kinerja.
BACA JUGA: Rekening Pengguna E-Banking Dibobol, Rp 415,5 Juta Lenyap, Begini Modusnya
Sehingga, lanjutnya, mau dua sampai sepuluh kali reshuffle pun tidak akan punya korelasi linear terhadap kinerja pemerintah, selama perombakan kabinet hanya berbasiskan letupan politik semata.
Ipang menjelaskan apabila intervensi partai politik dalam penyusunan kabinet dan reshuffle cukup tinggi, maka ini akan mereduksi kekuasaan presiden yang memiliki hak prerogatif.
"Saya pikir ini yang terjadi. Jadi kemarahan Jokowi kemarin hanya bagian dari kausalitas akibat presiden salah menempatkan pembantunya, tidak menjalankan hak prerogatif secara maksimal. Belum lagi tidak menempatkan menteri berdasarkan basis the right man on the right place, sesuai kapasitas keahliannya," paparnya.
Problemnya, ia menyatakan, saat ini tidak jelas siapa menilai kinerja menteri. Institusi resmi yang independen yang mana yang menilai kinerja itu.
Dia membandingkan, di era Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, evaluasi kementerian dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
"Apakah Jokowi menilai sendiri kinerja menterinya berdasarkan bisikan inner circle orang kepercayaan? Atau presiden menilai pakai dukun atas kinerja menterinya? Bagaimana mengukur kinerja menteri? Berbasiskan apa? Ini yang buat kita pusing kepala," kata Ipang.
Dia mempertanyakan apakah penilaian itu karena menteri yang selalu tampil menguasai panggung depan media mainstream, dan populis.
Padahal, ada juga menteri tidak mau terkenal, tak ingin bising di ruang publik, tetapi punya progress atau berkinerja bagus.
Dalam hasil survei nampak bagus dan populer di mata rakyat. Namun realitas kinerjanya tidak beririsan dengan popularitasnya.
"Nah, standarnya menteri berkinerja bagus itu seperti apa?" kata dia.
Namun, Ipang menyatakan, jauh lebih penting Jokowi memilih sosok yang tidak hanya soal sebatas memenuhi representasi partai, ormas, profesional, tim sukses dan relawan.
Namun harus yang benar-benar mewujudkan kabinet ahli, menteri ahli di bidangnya.
"Kalau tidak, tunggu saja kehancuran," tegasnya.
Karena itu, Ipang menyatakan, menteri harus bisa bekerja cepat, disiplin, mau bersabar, telaten terhadap kerja-kerja teknis dan detail, mampu mengimbangi kerja cepat presiden, punya terobosan dan narasi besar memajukan bangsa dan negara.
Lebih jauh dia menuturkan tantangan Jokowi sekarang sudah sangat berat. Tentu ke depannya makin berat lagi.
Dia mengingatkan Jokowi harus penuh kehati-hatian dalam merekrut pembantunya kalau palang pintu reshuffle dibuka.
Sudah saatnya pemerintahan Jokowi periode kedua ini lebih fokus pada kinerja ketimbang citra, untuk dapat meninggalkan legacy yang dapat dikenang dan menjadi sejarah di kemudian hari.
"Jangan an-sich mengakomodir, merepresentasikan kepentingan politik bagi-bagi kue kekuasaan semata, hasil kerja menteri dari akomodir parpol, hasil sangat tidak memuaskan Presiden Jokowi," pungkas Ipang. (boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy