jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tito Karnavian sempat menyinggung soal isu reshuffle kabinet, di sela-sela rapat tingkat I dengan DPR RI.
Awalnya, Menteri Tito membahas soal rapat dengan Komisi II DPR terkait pembahasan Perppu Pilkada pada Senin (29/6).
BACA JUGA: Jokowi Marah, Fahri Hamzah: Siapa yang Menyiapkan Bahan?
Tito mengaku mendengar, ada yang anggota yang mengatakan bahwa dirinya lebih mengutamakan rapat di DPR, ketimbang rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi.
Mantan kapolri itu merasa perlu meluruskan anggapan itu.
BACA JUGA: Johan Budi Blak-blakan Minta Menteri Ini Jangan Diganti
Ia hadir di rapat di DPR, atas instruksi Presiden, atasannya di kabinet. Artinya, sebelum hadir rapat, terlebih dahulu, dirinya minta izin kepada Presiden.
"Nah dalam rapat yang kemarin ada teman-teman anggota DPR yang menyampaikan mengapresiasi kehadiran saya dalam rapat tentang Perppu ini, pembahasan Perppu dua kali dan menyampaikan bahwa saya mengutamakan rapat Perppu dibandingkan dengan rapat terbatas Presiden, itu tidak benar. Saya sudah meminta izin kepada Bapak Presiden untuk menghadiri rapat pembahasan tentang Perppu ini, karena ini adalah hal yang sangat penting. Perppu ini pembahasan ini amat menentukan proses menjadi undang-undang agar memiliki landasan yang kuat untuk Pilkada 9 Desember 2020," kata Mendagri Tito Karnavian, Selasa (30/6).
BACA JUGA: Baim Wong: Satu Persen pun Gue Enggak Ada Pemikiran ke Sana
Begitu juga dengan rapat pada hari ini, 30 Juni 2020, Tito mengatakan, dirinya juga sudah minta izin terlebih dahulu kepada Presiden.
"Ini saya sudah meminta izin," katanya.
Hadir di rapat dengan izin Presiden, kata Mendagri, adalah kewajibannya. Bukan kemudian dikaitkan dengan isu atau wacana reshuffle.
Tito tidak mau muncul anggapan disebut dirinya cari dukungan agar tidak terkena reshuffle.
Baginya, masalah jabatan adalah urusan Allah SWT. Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.
"Saya sangat percaya bahwa semua jabatan apapun juga itu adalah amanah dari Allah SWT dan atas keputusan prerogatif Bapak Presiden. Jadi kita harus hormati apapun juga, bukan tadi kemarin ada yang menyampaikan saya agak sedikit kurang nyaman mengenai masalah isu reshuffle nanti teman-teman kira nanti ada pesanan dari saya, tidak. Saya sama sekali tidak pernah meminta pada teman-teman di DPR menyampaikan pendapat lain-lain tidak, semata-mata mungkin spontan. Saya sebagai mendagri hanya bekerja saja, " ujarnya.
Sebagai Mendagri, kata Tito, ia paham salah satu tugas utama saat ini adalah mengawal agar Pilkada ini bisa berlangsung secara Luber Jurdil dan Aman dari Covid-19.
" Dan Insya Allah dengan situasi yang baru situasi yang luar biasa Covid-19 mudah-mudahan berkat kerjasama kita semua kita akan bisa menjaga agar tidak menjadi media penularan Covid-19, ini ya. Jadi sekali lagi saya hanya bekerja saja. Masalah yang lain-lain, jabatan dari Allah SWT dan keputusan hak prerogatif dari Bapak Presiden, kita harus hormati, " katanya.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Johan Budi menyesalkan ketidakhadiran Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dalam rapat dengan DPR, Senin.
Agenda rapat hari itu mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi Sebagai Sikap Akhir (Menolak Atau Menerima) RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU dan Pendapat Akhir Pemerintah.
Perwakilan pemerintah hanya dihadiri Mendagri Tito Karnavian.
Lantas, Johan Budi mengusulkan supaya Mendagri Tito Karnavian tidak diganti. Sebab, ujar Johan, ada informasi bahwa presiden akan melakukan reshuffle kabinet.
“Yang kedua jika Komisi II simpulkan ada surat teguran kepada Menkumham melalui Presiden, melalui lembaga DPR saya usul agar Pak Mendagri ini tidak di-reshuffle. Soalnya saya dengar akan ada reshuffle,” kata Johan sembari tertawa. (rl/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Soetomo