jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan reshuffle kabinet harus berbasis kinerja. Layak atau tidak layak menurut Pangi, harus ada alasan yang rasional dan indikator terukur yang bisa dipertangungjawabkan ke publik.
"Dalam konteks mencopot Jaksa Agung jangan karena tekanan partai politik dan dorongan suka atau tidak suka semata atau nyaman-tidak nyaman, namun basisnya tetap prestasi dan kinerja," kata Pangi Syarwi Chaniago, di Jakarta, Rabu (6/1).
BACA JUGA: Didatangi Politikus PKS, Rektor UNJ Batalkan Pemecatan Ketua BEM
Selain itu lanjutnya, opini publik tetap harus di dengar, sebab publik merasakan dan belum melihat serta merasakan gebrakan serta lompatan yang hebat terkait kinerja Kejaksaan Agung.
Penilaian dan evaluasi yang dilakukan lembaga seperti Kemenpan RB, dan lembaga publik lainnya selama itu objektif dan skala ukurannya jelas dan independen penilaiannya menurut Ipang sapaan Pangi, patut jadi bahan pertimbangan.
BACA JUGA: Tak Bantu Acara Sekolah, Vice President Bank Mandiri Di PHK
"Berdasarkan penilaian dan evaluasi yang jernih, otentik, data primer yang cukup serta informan publik yang lengkap, baru presiden bisa mempertimbangkan dan mencopot Jaksa Agung," jelasnya.
Jadi lanjutnya, presiden harus berpatokan triangulasi data yang tepat, mengumpulkan data primer dan sekunder sebanyak-banyaknya sebelum memutuskan layak atau tidak layak seorang dipertahankan menjadi pembantu presiden. "Reshuffle dan rolling posisi menteri dan Jaksa Agung tidak sekedar tukar guling kekuasaan," pungkasnya.(fasjpnn)
BACA JUGA: Ingin Jaksa Agung Profesional, Jokowi Disarankan Ambil dari Sini
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hakim Parlas Nababan Disanjung Setinggi Langit
Redaktur : Tim Redaksi