jpnn.com, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menanggapi santai wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dikabarkan akan diketok Presiden Joko Widodo pada Rabu (15/6) esok.
Ketua DPP PPP menyebutkan reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden untuk merombak kabinetnya.
BACA JUGA: 3 Ketum KIB Politikus Kawakan dan Berpengalaman, Layak Jadi Capres
"Ya, bisa saja reshuffle dilakukan, karena memang itu oleh UU, dan itu menjadi hak prerogatif presiden," kata Ahmad Baidowi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/6).
Pria yang akrab disapa Awiek itu mengatakan Presiden Jokowi lebih mengetahui mana saja pos kementerian yang memiliki catatan dan performa yang baik maupun kurang baik.
BACA JUGA: Soal Kabar Reshuffle 15 Juni 2022, Begini Respons Awiek PPP
"Tentu Presiden Jokowi akan melihat pengalaman pemerintahan di Indonesia selama dua tahun terakhir, khususnya di era pandemi," lanjutnya.
Menurut dia, setelah pandemi mulai landai, pemerintah harus melakukan akselerasi pembangunan khususnya pembangunan di bidang ekonomi.
BACA JUGA: Pramono Anung Soal Isu Reshuffle Kabinet:Â Mau Ganti Menteri Kapan Saja Terserah Presiden
"Namun, yang paling penting sendi bidang ekonomi yang dapat hantaman dari Covid-19," tuturnya.
Anggota Komisi VI DPR RI itu enggan berspekulasi mengenai siapa dan pos kementerian mana yang bakal dirombak.
"Namun bisa pastikan bahwa hanya Presiden Jokowi yang mengetahui sendiri parameter dalam mengukur kinerja kabinetnya khususnya bidang ekonomi," pungkasnya. (mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KLHK Beberkan Lima Dekade Perjalanan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Kenny Kurnia Putra