jpnn.com - JAKARTA - Perombakan Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah seharusnya dilakukan. Sebab, sejak reshuffle terakhir yang dilakukan pada Agustus 2015 lalu belum memberikan manfaat besar terhadap rakyat.
"Reshuffle adalah sebuah keharusan oleh Presiden Jokowi. Sejak reshuffle yang lalu, tidak ada manfaat signifikan bagi rakyat," kata Direktur EmrusCorner Emrus Sihombing, Jumat (15/7).
BACA JUGA: Mobil Mewah, Rumah dan Apartemen Bang Uci Disita KPK
Ia menyoroti kinerja menteri-menteri Jokowi. Masalah yang terbaru, misalnya stabilitas harga saat Ramadan dan Lebaran. Harga daging sapi yang diinginkan Jokowi Rp 80 ribu per kilogram tidak terpenuhi.
Artinya, jelas Emrus, kementerian pertanian tidak mampu menekan harga daging sapi seperti yang diharapkan presiden. "Harga daging, tetangga saya beli saja Rp 150 ribu per kilogram kemarin," kata Emrus.
BACA JUGA: Segera Periksa Medical Record RS Pengguna Vaksin Palsu
Menurut dia, dari Sabang sampai Merauke saat Ramadan dan Lebaran, tidak ada harga daging di pasaran yang bisa menembus Rp 80 ribu per kilogram di luar operasi pasar.
"Kalaupun tercapai Rp 80 ribu, itu karena operasi pasar," ujar dosen Universitas Pelita Harapan ini.
BACA JUGA: Bandara Abdul Rachman Saleh Kembali Ditutup
Pun demikian dari sisi ekonomi. Emrus menjelaskan, saat ini Indonesia mengalami defisit anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun, kata dia, pemerintah dengan kebijakan tax amnesty akan memasukan Rp 165 triliun ke dalam APBNP.
Artinya, jelas Emrus, ini menunjukan pemerintah tidak percaya diri menutupi defisit anggaran. "Sehingga hanya bisa ditutup dari tax amnesty. Ini tentu belum menggembirakan buat perekonomian kita," ujarnya.
Seharusnya, ia menambahkan, pemasukan dari kebijakan tax amnesty itu dimasukan ke dalam cadangan devisa negara, bukan untuk menutup defisit APBNP. "Kalau masuk APBNP artinya pemerintah kita kekurangan, performa pemerintah di bidang ekonomi tidak efektif," katanya.
Kemudian, soal kemacetan di tol Brebes, Jawa Tengah saat arus mudik Lebaran yang menimbulkan korban jiwa. "Belasan saudara kita meninggalkan kita untuk selamanya. Orang yang paling bertanggung jawab tentang mudik adalah Menhub," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Yuddy Minta Maaf ke Publik
Redaktur : Tim Redaksi