jpnn.com, BATAM - Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang baru dilantik menjadi pejabat ex-officio Badan Pengusahaan (BP) Batam langsung mengumpulkan seluruh pengusaha termasuk notaris di Hotel Aston, Kamis (3/10) mendatang. Hal itu dilakukan
Forum tersebut digelar guna menampung aspirasi para pengusaha untuk kemudian diteruskan ke pemerintah pusat.
BACA JUGA: Aksi Mujahid 212 Disebut Bikin Malu, Begini Pembelaan Habib Novel
“Kami akan tampung kemauan mereka. Saya akan buka dialog selebar-lebarnya, setelah itu kami akan menghadap menteri, sehingga apapun kendala hari ini dapat terurai dan jadi mudah,” kata Rudi di Mall Botania 2, Batam Center, Minggu (29/9).
Menurut dia, saat dirinya mengumpulkan pengusaha nanti merupakan hari di mana akan digelar serah terima jabatan dari Kepala BP Batam sebelumnya, Edy Putra Irawady, kepada dirinya. Ia mengaku, setelah serah terima itu dirinya akan langsung bekerja.
BACA JUGA: Hancur, Begini Kondisi Pos Polisi Atmajaya yang Dibakar Massa
“Jadi tak ada istilah 100 hari dan lain-lain. Kamis kami langsung bekerja,” imbuhnya.
Bahkan, Senin (30/9) ini pihaknya akan ke Jakarta. Salah satu agendanya akan membahas perihal Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BP Batam. Terkait ini, Rudi mengatakan SOTK yang kini sudah ada akan berjalan seperti biasa sembari menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
BACA JUGA: Pengusaha Berharap Status FTZ Batam Tetap Dipertahankan
“Jalan saja dulu, nanti kalau selesai apa maunya pusat baru kami lanjutkan, pusat yang nentukan bukan saya. Besok pagi-pagi saya dipanggil rapat soal itu dulu, selanjutnya ke DPR RI. Sepulang dari Jakarta, Selasa kami rapat internal, dalam dua minggu ini akan selesai,” kata dia.
Ditanya apakah beberapa usaha BP Batam dan Pemko Batam akan digabung, Rudi tidak menjawab. Namun, ia menegaskan aset BP Batam yang bisa menjadi sumber pendapatan akan dikelola oleh satu kedeputian. Aset-aset itu seperti bandara, rumah sakit, pelabuhan, hingga data center.
“Sementara yang urus pelayanan di deputi tiga, sedangkan deputi dua urusan kebijakan, seperti soal FTZ dan KEK. Memang ke depan disiapkan, pejabat tertentu hanya urus itu saja (fokus),” imbuhnya.
Ia melanjutkan, pengelolaan air nantinya akan berada di bawah deputi empat. Namun ia mengaku, dalam praktiknya terkait pengelolaan air ini tidak dilakukan sepenuhnya oleh BP Batam, akan tetapi akan diikutsertakan pihak ketiga.
“Yang penting jangan sampai BP Batam tak dapat, kalau boleh diperbanyak, fungsinya salah satunya supaya menutupi operasional BP itu sendiri,” ujarnya.
BACA: JUGA: Tolong Dicatat, Ini Pesan Penting KPK untuk Anggota DPR RI yang Dilantik Besok
Namun, yang jelas, kata Rudi, BP Batam akan semakin transparan, termasuk perihal pengelolaan lahan.
“Kami akan transparan, mana yang sudah diberikan lalu difungsikan, dan mana yang belum. Akan terbuka, tidak tertutup lagi,” katanya. (rna/iza/azs)
Redaktur & Reporter : Budi