Resmikan Pembangunan Gedung di UIN Sunan Kalijaga, Wamenkeu Angkat Isu APBN

Jumat, 08 Juli 2022 – 22:08 WIB
Wakil Menteri Keuangan RI (Wamenkeu RI) Suahasil Nazara meresmikan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu FEB UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Ilustrasi Foto: Bea Cukai.

jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meresmikan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu FEB UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pada kesempatan itu, Suahasil juga memberikan kuliah umum bertajuk Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Peran APBN terhadap Pembangunan Infrastruktur dan UMKM di Daerah di UIN Sunan Kalijaga, Jumat (8/7).

BACA JUGA: Realisasi APBN Berjalan Baik, Bea Cukai Yakin Perekonomian Segera Pulih

Suahasil mengatakan peran APBN sangat sentral sebagai intrumen keuangan negara ketika menghadapi pandemi dan krisis, terutama menjadi bantalan sosial bagi masyarakat yang terdampak.

"Ada kelompok masyarakat yang secara ekonomi akan sangat terpengaruh karena pandemi, maka negara harus hadir. Untuk itu, pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional, yang isinya adalah perlindungan sosial dalam skala besar," kata dia dalam keterangan yang diterima.

BACA JUGA: Sri Mulyani Punya Kabar Baik Soal APBN Mei 2022

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan itu menyampaikan tidak pernah pemerintah melakukan belanja negara untuk perlindungan sosial yang sedemikian besar.

"Mencapai Rp 216,6 triliun untuk 2020 dan Rp 167,72 triliun untuk 2021," kata dia.

BACA JUGA: Alokasi di APBN 2023 Lebih Kecil, Menkominfo Pastikan Transformasi Digital Tak Terganggu

Selain menjadi instrumen perlindungan sosial, Suahsil juga menyebut APBN turut menjadi penggerak ekonomi melalui belanja negara.

"Ketika penerimaan negara turun karena Covid-19, belanja negara tidak boleh ikut turun. Pembangunan prioritas tetap berlanjut, karena itu bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat," kata dia.

Dia mencontohkan pembangunan gedung ini yang memberikan manfaat sebagian masyarakat bisa ikut bekerja dan menerima uang.

Pengusaha pasir juga mendapat pesanan, perusahaan konstruksi menerima pendapatan, dan lain sebagainya.

"Semua itu akan menggerakkan ekonomi masyarakat," lanjut Wamenkeu.

Sebelumnya dengan didampingi Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman, Suahasil meninjau beberapa proyek pembangunan yang dibiayai SBSN atau Sukuk Negara di Provinsi DIY.

Di antaranya pembangunan Jalur Kerata Api Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Proyek Underpass Bandara YIA, dan penandatanganan prasasti penanda aset di sekitar Yogyakarta International Airport.

Alokasi APBN untuk pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN telah dimulai sejak 2013 sampai 2022 dengan menelan anggaran Rp 175,38 triliun.

Skema pembiayaan melalui Sukuk Negara tersebut untuk membangun 4.247 proyek pada 13 kementerian atau lembaga dan tersebar di 34 provinsi, termasuk untuk DIY.

Adapun total keseluruhan alokasi SBSN proyek untuk DIY dari 2015 sampai 2022 telah mencapai Rp 2,6 triliun. (tan/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mantap! Perekonomian Makin Membaik, Realisasi APBN Berjalan Maksimal


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler