jpnn.com, JAKARTA - Berdasarkan Laporan Ekonomi dan Keuangan yang dirilis Badan Kebijakan Fiskal, surplus neraca perdagangan Mei 2022 tercatat USD 2,9 miliar.
Hal ini menandakan keberlanjutan tren surplus yang berlangsung selama 25 bulan berturut-turut.
BACA JUGA: Ini Tujuan Bea Cukai Beri Asistensi kepada Para Pelaku Usaha, Ternyata Â
Berlanjutnya surplus neraca perdagangan diperkirakan memberi dampak positif pada pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) pada triwulan II 2022.
Nirwala Dwi Heryanto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, mengungkapkan surplusnya neraca perdagangan dapat dilihat dari kinerja ekspor dan impor yang tumbuh positif secara year on year (yoy).
BACA JUGA: Bea Cukai Hibahkan Ratusan BMN Hasil Penindakan ke Yayasan Buddha Tzu Chi
“Secara kumulatif, neraca perdagangan mencatatkan surplus USD 19,79 miliar. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai per 31 Mei 2022 tumbuh signifikan sebesar 41,26 persen (yoy),” imbuhnya.
Capaian tersebut didorong oleh kinerja positif semua komponen penerimaan kepabeanan dan cukai, seperti tren positif Bea Masuk dengan pertumbuhan mencapai 32,46 persen (yoy).
BACA JUGA: Pada Momen HANI, Bea Cukai Dapat Tangkapan Luar Biasa di Batam dan Banyuwangi
Kemudian, resiliensi penerimaan cukai dengan pertumbuhan Cukai Hasil Tembakau 41,73 persen (yoy) dan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar 22,77 persen (yoy), serta penerimaan Bea Keluar dengan pertumbuhan 54,46 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2021.
Tren kinerja positif ini memperkuat upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan pascapenanggulangan dampak Covid-19 yang terkendali.
Hal ini tampak pada realisasi belanja APBN yang menunjukkan kinerja baik untuk membiayai berbagai macam sektor.
Misalnya pada sektor kesehatan, belanja APBN dimanfaatkan untuk klaim pasien senilai Rp 16,2 triliun, insentif tenaga kesehatan senilai Rp 2 triliun, vaksinasi senilai Rp 1,9 triliun, dan penyelenggaraan kesehatan Rp 1,2 triliun.
Selain itu, belanja APBN dimanfaatkan untuk pembiayaan kompensasi BBM, subsidi, dan program kartu prakerja dengan realisasi total belanja mencapai Rp 334,7 triliun.
Realisasi subsidi mengalami kenaikan dibandingkan 2021. Hal ini dipengaruhi percepatan pencairan kurang bayar subsidi energi, peningkatan volume penyaluran barang bersubsidi, dan kenaikan ICP (Indonesia Crude Price).
Pemerintah berkomitmen secara konsisten agar APBN dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Sebagai wujud akuntabilitas, pemerintah secara aktif menyosialisasikan pengelolaan atas realisasi kinerja APBN. Kami juga mengapresiasi masyarakat yang ikut berperan mendukung atas pengelolaan APBN,” pungkas Nirwala. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi