jpnn.com, PURWOREJO - Muhammad Faqih Jauhari alias Gus Faqih selaku pengurus Lembaga Bahtsul Masail Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Kecamatan Bener, buka suara terkait insiden kisruh di Desa Wadas, Purworejo, beberapa waktu lalu.
Dia menyebut telah terjadi masalah dalam proses pembebasan lahan untuk penambangan batu andesit yang diperuntukan pembangunan Bendungan Bener.
BACA JUGA: Soal Dugaan Kekerasan di Desa Wadas, IPW Minta Kapolri Menghukum Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah lebih cermat dalam mengambil kebijakan.
"Pemerintah dalam membuat kebijakan haruslah sesuai dengan kaidah kemaslahatan," ujar dia dalam siaran persnya, Rabu (23/2).
BACA JUGA: Wagub Jateng Datang ke Wadas, Langsung Cari Akar Masalah, Dialog dengan Warga
Gus Faqih berpendapat dari sisi kemaslahatan, pembangunan Bendungan Bener memang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas.
"Air di bendungan digunakan untuk irigasi pertanian, PDAM, PLTA dan kegunaan lainnya," sebut Gus Faqih.
BACA JUGA: Gus Robin Sodorkan Solusi Hadapi Kisruh di Desa Wadas
Namun, di lain sisi pembangunan bendungan terbesar di Asia Tenggara itu juga mengorbankan sebagian kepentingan warga.
Termasuk lahan milik warga Wadas yang akan ditambang batu andesitnya sebagai pondasi Bendungan Bener.
Dia menyebut pemerintah dalam keadaan dilema karena ada dua kepentingan yang harus diutamakan.
"Kemaslahatan yang luas harus didahulukan dari maslahat yang dirasakan sebagian," kata dia.
Gus Faqih pun menilai apa yang dilakukan pemerintah dengan membangun Bendungan Bener sudah tepat.
Namun, sebagian warga Desa Wadas juga menolak hal tersebut. Sehingga harus diambil keputusan yang tak merugikan pihak mana pun.
“Memang diakui adanya buah simalakama, harus mengorbankan kemanfaatan yang dirasakan sebagian warga Wadas akibat sebagaian lahan milik mereka dijadikan areal pertambangan," kata dia. (cuy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Elfany Kurniawan