jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap guna merespons tindak kekerasan terhadap warga Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok.
Organisasi pimpinan Haedar Nashir itu menyatakan, jika pemberitaan media soal kekerasan terhadap muslim Uighur benar adanya, maka pemerintah Tiongkok melanggar hak asasi manusia (HAM) universal yang dijamin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
BACA JUGA: Fahira Desak Pemerintah Bersuara soal Nasib Muslim Uighur
“Apa pun alasannya, pemerintah Tiongkok tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan bagi masyarakat yang lemah dan tak berdosa,” demikian tertulis dalam pernyataan sikap PP Muhammadiyah melalui surat bernomor 526/PER/I.0/I/2018 bertanggal 19 Desember 2018 itu.
“Pemerintah Tiongkok sebaiknya menggunakan pendekatan politik yang elegan dan berorientasi pada kesejahteraan terhadap mereka yang dianggap melakukan aksi separatisme.”
BACA JUGA: Kubu Prabowo Desak Pemerintah Tegas Terhadap Tiongkok
Total ada tujuh poin dalam pernyataan sikap Muhammadiyah. Organisasi kemasyarakatan Islam itu juga meminta pemerintah Tiongkok membuka diri dengan menyampaikan penjelasan soal kekerasan terhadap etnis Uighur sesuai fakta.
“Penjelasan yang faktual akan memperkecil berbagai opini dan kesimpangsiuran wacana,” ujar Muhammadiyah.
BACA JUGA: Anjing Kesayangan Tiongkok Sukses Dikloning
Selain itu, Muhammadiyah juga meminta PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengadakan pertemuan darurat guna membahas masalah Uighur. Jika perlu, Muhammadiyah meminta dua organisasi internasional itu mengambil tindakan.
“PBB dan OKI memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan perdamaian dan mencegah segala bentuk kekerasan di belahan dunia mana pun.”
Sedangkan kepada pemerinah Indonesia, Muhammadiyah menyerukan pentingnya melakukan langkah-langkah diplomatik sesuai prinsip politik bebas aktif. Muhammadiyah juga meminta perwakilan Tiongkok di Indonesia menyampaikan penjelasan secara terbuka tentang tindakan terhadap etnis Uighur.
“Agar Duta Besar Tiongkok untuk Republik Indonesia segera memberikan penjelasan yang sebenarnya, khususnya kepada masyarakat Islam,” pinta Muhammadiyah.
Bahkan, Muhammadiyah siap siap menggalang dukungan kemanusiaan dan material demi membantu upaya menciptakan perdamaian di Xinjiang. “Mengimbau kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam agar dalam menggalang solidaritas untuk Uighur tetap mengedepankan kesantunan, perdamaian dan kerukuan di antara semua elemen masyarakat,” pungkas Muhammadiyah.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setahun 375 Kecelakaan Maut di Tambang Tiongkok
Redaktur & Reporter : Antoni