jpnn.com, JAKARTA - Ahli Sekuriti dan Anti-virus, Alfons Tanujaya mempertanyakan alasan pemerintah DKI Jakarta menunjuk langsung merek komputer yang diadakan dalam rancangan APBD DKI Jakarta sampai dengan menyebutkan spesifikasi Z14 ZR1. Padahal, kata Alfons, spesifikasi tersebut sudah jelas-jelas merujuk pada produk IBM.
"Mengapa perlu menunjuk merek, kok sampai spesifik Z14 ZR1 yang notabene jelas-jelas menunjuk ke produk IBM. Seharusnya yang ditunjuk adalah spesifikasi sehingga terbuka peluang bagi merek lain dan terbuka peluang untuk mengecek kebenaran dan kewajaran harga,” ujar Alfons dalam keterangan persnya, Minggu (8/12/2019).
BACA JUGA: Anggaran DKI Disorot, Anak Buah Anies Batalkan Pembelian 7 Ribu Unit Komputer
Alfons mengakui bahwa dari sisi harga, secara pricelist atau harga jual bisa saja harga komputer kelas mainframe Z14 ZR1 sesuai dengan yang dianggarkan pemprov DKI Jakarta. Namun, kata dia, perlu diteliti lebih jauh karena produk tersebut merupakan produk eksklusif.
"Jadi soal harga karena eksklusif ya mau-maunya vendor yang punya barang. Mau dia jual Rp100 juta, Rp1 miliar atau Rp100 miliar karena sudah menunjuk merek, ya mau bilang apa. Apalagi, ada diskon dan diskon untuk barang eksklusif ini sangat besar, bisa saja mencapai 50 persen. Ini yang perlu menjadi perhatian dan celah yang dimanfaatkan," terang dia.
BACA JUGA: Sistem Komputer Tak Berfungsi, Bandara Australia Kacau
Pemprov DKI, kata Alfons, seharusnya memaparkan secara detail alas an membutuhkan mesin dengan kemampuan proses sebesar ini. Dia juga mempertanyakan alasan Pemprov DKI tidak mempertimbangkan cloud lokal yang secara teknis sangat efektif dan efisien.
"Dengan cloud lokal, maka tidak perlu investasi hardware yang sangat mahal tetapi tetap bisa menggunakan sumber daya komputer yang dibutuhkan sesuai kebutuhan pemakaian," tandas dia.
BACA JUGA: Temukan Empat Keanehan di R-APBD DKI, Politikus PSI Bilang Begini
Alfons juga mempertanyakan efisiensi dan efektivitas mengelola sendiri data center dengan server sebesar ini. Pasalnya, kata dia, mengelola data center sendiri memerlukan biaya yang tidak main-main, biaya maintain data center, biaya bandwidth, biaya backup, biaya pengelolaan server dan lain-lain.
"Dengan cloud biaya-biaya pengelolaan yang bersifat fisik bisa dihilangkan dan diganti dengan biaya variabel sesuai pemakaian berapa sumber daya komputer dan data yang dibutuhkan," tutur dia.
"Dan pemakaian akan membebankan biaya hanya pemakaian saja dan tidak ada penyusutan dan maintenance biaya. Penghematannya bisa sangat luar biasa, bisa lebih dari 50 persen hingga 75 persen biaya memiliki hardware sendiri dengan kemungkinan pengembangan tak terbatas," katanya.
Kemudian, Alfons mengakui dirinya memang tidak bisa menilai dan menentukan langsung produk komputer yang cocok untuk DKI Jakarta. Menurut dia, memang perlu mendapatkan detail apa kebutuhan DKI, sebesar apa dan sudah sejauh mana kemampuan DKI membuat aplikasi dan impelementasi daya komputasi yang sangat luar biasa ini.
"Jadi spiritnya jangan bagaimana menghabiskan budget (anggaran, red) yang ada tetapi bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan dengan biaya seefisien mungkin tetapi tetap andal," ujar Alfons.
Berdasarkan situs apbd.jakarta.go.id, pengadaan komputer tersebut terdiri dari pembelian satu unit komputer, dua unit storage area network (SAN) switch, enam unit server, dan sembilan unitstorage untuk mainframe
Adapun rincian anggaran pengadaan komputer yaitu, satu unit komputer mainframe Z14 ZR1 seharga Rp 66,6 miliar (dengan PPN), dua unit SAN switch seharga Rp 3,49 miliar (dengan PPN), enam unit server seharga Rp 307,9 juta (dengan PPN) dan sembilan unit storage untuk mainframe seharga Rp 58,5 miliar
Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD Jakarta dari Fraksi PSI, Anthony Winza, mengungkap anggaran janggal yakni pengadaan komputer. Anggaran tersebut memiliki nilai yang fantastis sebesar Rp128,9 miliar
Hal itu diungkap Anthony saat rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta di ruang komisi C gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019) siang. Belakangan pemberitaan soal anggaran itu telah tersebar.
Pada rapat lanjutan di hari yang sama, anggota Fraksi PDI Perjuangan di Komisi C, Cinta Mega, melayangkan protes kepada Anthony. Cinta Mega menganggap Anthony dengan sengaja menyebar materi rapat ke awak media.
Anthony dan Mega lantas saling adu argumen di ruang rapat. Setelah itu keduanya ditenangkan oleh Ketua Komisi C Habib Muhamad bin Salim Alatas, dengan menskors rapat sampai keesokan harinya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, enggan menanggapi lebih jauh soal polemik keributan antara anggota DPRD DKI Jakarta, karena pengadaan komputer Rp 128,9 miliar. Anies menyerahkan urusan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kepada DPRD DKI.
Anies menganggap perdebatan antara anggota dewan adalah hal yang lumrah. "Biar dibahas antar DPRD. Kan itu perdebatan antar Dewan," ujar Anies di stadion Internasional Velodrome, Jakarta Timur, Sabtu (7/12/2019).
Mengenai anggaran yang dinilai janggal karena nilainya fantastis, Anies juga enggan menanggapinya. Anies menyatakan, saat ini anggaran masih dalam proses pembahasan. "Semuanya sekarang dalam pembahasan," tandas Anies.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich