jpnn.com - SAMPANG - Calon Wakil Presiden RI nomor urut 3 di Pilpres 2024 Mahfud MD merespons soal laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait temuan aliran dana Rp 195 miliar dari luar negeri ke 21 rekening bendahara partai politik.
Mahfud mengatakan bahwa temuan itu sudah ditindaklanjuti oleh PPATK dan dilaporkan ke penegak hukum. "Sudah ditindaklanjuti oleh PPATK, dilaporkan ke KPK, kejaksaan, dan ke kepolisian," kata Mahfud seusai mengunjungi Pondok Pesantren Nahdlatut Thullab, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Kamis (11/1).
BACA JUGA: Sahroni Minta PPATK Dalami Transaksi Janggal Rp 51,4 T dari 100 Caleg
Mahfud yang juga menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) itu berharap ketiga institusi tersebut dapat bekerja dengan baik tanpa terpengaruh intrik politik.
"Kita tunggu dan kita berharap KPK, kejaksaan, dan kepolisian, itu tidak terpengaruh oleh politik. Kalau memang ada, sikat saja," ungkapnya.
BACA JUGA: Mahfud MD Ungkap Kejanggalan BUMN di Era Jokowi
Mahfud mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan temuan tersebut kepada KPK, meskipun jumlah transaksi pada tahun 2023 mengalami peningkatan daripada 2022.
"Ya, sudah, nanti biar diolah oleh KPK," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.
BACA JUGA: Temuan PPATK Ungkap Transaksi Janggal ke Bendum Parpol, Begini Reaksi Mahfud
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Rabu (10/1), membeberkan adanya temuan soal penerimaan dana senilai ratusan miliar rupiah yang berasal dari luar negeri dalam transaksi rekening bendahara 21 partai politik sepanjang 2022—2023.
Dalam temuan PPATK, Ivan menyebut terdapat 8.270 transaksi dari 21 partai politik pada 2022.
Penerimaan makin meningkat, atau menjadi 9.164 transaksi pada 2023.
"Mereka juga termasuk yang kita ketahui telah menerima dana dari luar negeri.
Pada tahun 2022, penerimaan dananya hanya Rp 83 miliar, pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 195 miliar," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi