JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai program rehabilitasi sekolah yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdknas) akan terhambat dengan persoalan anggaranSebab, dana untuk program tersebut belum cair karena adanya pembahasan APBN-Perubahan 2011
BACA JUGA: 2013, Seluruh SMA Bebas SPP
Deputi Politik Sosial dan Keamanan (Polsoskam) BPKP Ahmad Sanusi menjelaskan, hingga saat ini dana tersebut belum cair
BACA JUGA: Rehabilitasi 21.500 Ruang Belajar Libatkan TNI
“Belum cairnya APBN-P ini berpotensi menghambat perbaikan
BACA JUGA: Mahasiswa Asing Membeludak Belajar Kebudayaan Indonesia
Maka dari itu, kita semua harus berhati-hati dan berkoordinasi dengan baik,” ungkap Ahmad ketika ditemui usai acara peluncuran Program Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Sekolah di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Senin (26/9) sore.Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPKP sudah mulai berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)Jika tidak selesai tahun ini, lanjut dia, otomatis anggaran perbaikan sekolah tidak dimasukkan di APBN 2012
"Karena kalau tidak begitu, jika masuk ke DIPA (Daftar Isi Pelaksanan Anggaran) akan repot lagi urusannya,” terangnya.
Karenanya Sanusi mengimbau Kemenkeu agar memberikan penambahan waktu untuk program iniSebab, proses rehabilitasi sekolah sifatnya darurat dan mendesak, meskipun di dalam aturan mainnya memang tidak diperbolehkan.
“Jangka waktu perbaikan sekolah ini sudah mepet sekaliKami berjanji akan mengawal prosesnya agar tidak ada masalah dengan aparat penegak hukum. Bahkan, BPKP juga akan menyiapkan tim khusus untuk mengawal proses rehabilitasi sekolah ini asalkan harus dapat persetujuan dari Menkeu,” tegas Ahmad(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2014, Seluruh Madrasah Terakreditasi
Redaktur : Tim Redaksi