Revisi DNI, Kepemilikan Saham Asing Dibatasi

JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah merevisi peraturan pemerintah tentang Daftar Negatif Investasi (DNI)Dalam bahasan revisi DNI tersebut, pengaturan mengenai perusahaan terbuka (Tbk) menjadi salah satu bahasan utama

BACA JUGA: Pemerintah Diminta Serius soal KAPET di Perbatasan

Pemerintah mengkaji pembatasan pembelian saham perusahaan terbuka oleh investor asing pada penawaran umum terbatas atau right issue.

"Saat ini kami masih ingin merampungkan satu hal lagi yang berkaitan dengan Tbk(Yaitu) perusahaan-perusahaan terbuka yang harus dibatasi kepemilikan asingnya

BACA JUGA: Menkeu Minta Komitmen Eselon I

Termasuk juga diatur bagaimana kalau terjadi kenaikan saham asing saat ada right issue di pasar modal," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Radjasa kepada wartawan, usai memimpin Rakor DNI di kantornya, Jumat (19/2).

Pembicaraan mengenai revisi terkait Tbk ini, kata Hatta, nantinya juga akan melibatkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)Karena bagaimanapun katanya, meski ada usulan perusahaan untuk berkembang jangan dibatasi pemerintah, tapi tetap saja Tbk harus memberikan kesempatan pertama pada partner lokal untuk menambah modalnya, agar tidak terdelusi oleh asing.

"Karena kalau terdelusi oleh asing, artinya asing naik

BACA JUGA: BI Tak Resah Rupiah Melemah

Kalau asing melebihi ketentuan yang ada di DNI, artinya sudah tidak pas lagiHarus diatur mengenai batas waktu saat terjadi right issueIni masih belum putus, dan baru pada beberapa pemikiran-pemikiranKita masih perlu bicara dengan Bapepam-LK," kata Hatta.

Terkait hal ini, Ketua Bapepam-LK, Ahmad Fuad Rahmany, mengaku siap saja mengikuti ketentuan yang nantinya ditetapkan oleh pemerintah"Soal pembatasan atau apa, nanti diatur dalam revisiKita mengikuti saja ketentuan dan kebijakan dari pemerintahUntuk saat ini saya tidak bisa berkomentar, karena belum tahu detail revisinya bagaimana," kata Fuad(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 2010, Pasar Dunia Diprediksi Defisit Gula 5 Juta Ton