jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Juajir Sumardi mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK harus menekankan pada pencegahan dan otoritas KPK yang jelas.
“Poin yang perlu (direvisi) itu harus kembali menekankan bahwa KPK punya ruang ranah yang jelas, misal kalau negara itu otoritasnya dimana. Artinya, jangan sampai otoritasnya itu berada pada wilayah kompetensinya kejaksaan dan kepolisian,” kata Juajir kepada wartawan, Jumat (13/9).
BACA JUGA: Kompol Bambang Setuju Demonstran Copot Kain Hitam yang Dipasang Wadah Pegawai KPK
Menurut dia, kalau UU KPK memang dirubah maka harus mengarah pada kompetensi absolut yang diberikan kepada KPK. Karena, selama ini kompetensi absolut tersebut kurang dikontrol. Maka, peran Dewan Pengawas KPK penting.
“Kalau kompetensi absolut itu kan KPK tidak boleh mengambil yang kacang-kacangan kecil-kecil diambil juga, terlalu mubazir dan terlalu besar biayanya ketimbang hasil yang diperoleh,” ujarnya.
BACA JUGA: KNPI Mendukung KPK yang Kuat dan Bersih
Harusnya, kata dia, KPK menangani kasus yang potensi kerugian negaranya diatas Rp 1 miliar. Sehingga, jangan sampai KPK mengambil potensi kerugian negara dibawah Rp 1 miliar hanya mencari pencitraan.
Maka, lanjut dia, harus ada ruang yang jelas dan kepastian dalam hal apa yang bisa untuk melakukan OTT (operasi tangkap tangan) sehingga tidak semua perkara yang kecil diambil.
“Jadi sebelum melakukan OTT, sudah bisa mengidentifikasi kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mau ditangkap tangan itu melampaui Rp 1 miliar,” jelas dia.
Di samping itu, Juajir mengatakan KPK harus bisa membangun strategi follow the asset bukan follow the person. Sebab, kata dia, selama ini KPK masih terjebak sasaran pada paradigma personal. Padahal, dia harus bisa mengamankan aset negara.
“Oleh karena itu, KPK harus mengambil kebijakan paradigmanya adalah follow the asset, follow the money, bukan follow the person,” tandasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil