Penandatanganan perjanjian pendanaan itu dilakukan oleh Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto, Mendiknas Mohammad Nuh, serta Komisioner Urusan Pembangunan Komisi Eropa, Andris Piebalgs, di kantor Kemdiknas, Jakarta, Selasa (25/5)
BACA JUGA: Guru Malas, Tunjangan Profesi Dicabut
"Ini grant, bukan loanMendiknas menerangkan, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sangat jelas terhadap masalah pendidikan, yakni dengan mengalokasikan budget 20 persen dari anggaran belanja negara
BACA JUGA: Guru Malas, Tunjangan Profesi Dicabut
Di samping itu menurutnya, pemerintah Indonesia pada 2009-2014 meletakkan pendidikan sebagai salah satu prioritas di antara prioritas-prioritas yang lainBACA JUGA: Anggaran Pendidikan Terus Ditingkatkan
Karena pendidikan termasuk salah satu program prioritas yang harus kita rampungkan di tahun 2009-2014," tegasnya.Dikatakan Mendiknas lagi, Indonesia juga berkomitmen memenuhi target Millenium Development Goal's (MDG's), sekaligus memenuhi prinsip "pendidikan untuk semua" dan "pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan""Kehadiran Uni Eropa, sebagai bukti dukungan dari masyarakat ekonomi Eropa untuk bersama menjadikan Indonesia sebagai bagian dari komunitas global, sekaligus juga menghadapi tantangan-tantangan global," jelasnya.
Sementara itu, Komisioner Piebalgs mengatakan, hibah ini merupakan dukungan anggaran yang pertama untuk Indonesia dan terbesar kedua di Asia"Dukungan ini menandai tahapan baru dalam memperkuat dan memperluas kemitraan antara Uni Eropa dan Indonesia," imbuhnya.
Lebih jauh, Piebalgs mengatakan bahwa program ini juga turut didukung oleh Australia (AusAID) dan Bank Pembangunan Asia (ADB)Hibah dibagi sebesar EUR 180 juta untuk dukungan anggaran (budget support), serta EUR 20 juta untuk kerjasama analisa dan pengembangan kapasitas"Dana hibah tahap pertama ini diberikan sampai 2012, sedangkan tahap kedua direncanakan pada 2013-2014," katanya.
Dijelaskan, budget support sendiri merupakan metode pelaksanaan bantuan pendidikan dengan memberikan bantuan keuangan kepada bendahara negara penerimaBudget support ini dimasukkan ke dalam anggaran nasional, serta mengikuti prosedur pengambilan keputusan dan kendali parlemen yang sama dengan anggaran pendapatan dan belanja dalam negeriBantuan ini bisa meningkatkan ketersediaan dana negara penerima untuk melaksanakan rencana anggaran sesuai prosedur yang berlaku di negara tersebut.
Selain itu, budget support juga disebutkan tak dirancang untuk membiayai proyek tertentu manapun, melainkan untuk mendukung pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakannya"Bantuan dana ini untuk mendukung kebijakan kementerian," tukas Piebalgs pula.
Dijelaskannya lagi, tata cara yang diterapkan untuk budget support ini sendiri, bertujuan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah, serta efektifitas sistem, organisasi dan kelembagaan"Tidak ada evaluasi khusus untuk program iniEvaluasi dilakukan oleh kementerianUkuran evaluasinya adalah suksesnya program yang dilakukan pemerintah Indonesia," ujar Piebalgs lagi mengakhiri(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PGRI Pesimis dengan SKB Distribusi Guru
Redaktur : Tim Redaksi