PEKANBARU -- Anggota Komisi C DPRD Riau, Syafruddin Saan berpendapat, tidak ada salahnya Pemprov Riau melakukan kajian mendalam untuk memutuskan perlu tidaknya kontrak-kontrak dengan perusahaan migas di Riau diperpanjang atau tidakIni merupakan langkah tekanan politik agar Riau ikut dilibatkan dalam penentuan perusahaan mana yang akan mengelola ladang-ladang minyak di Riau.
"Kalau perlu daerah juga ikut dalam menentukan siapa yang akan mengelola ladang minyak Riau
BACA JUGA: Stok Gula Diprediksi 1,6 Juta Ton
Karena beroperasi di daerah kita sendiri," tuturnya kepada JPNNBACA JUGA: Gula Melonjak, Pemerintah Gelar Pasar Murah
Dia menilai, pengurangan itu dilakukan secara tidak transparanKarenanya, Syafruddin menegaskan, dewan akan mendukung masyarakat bersama pemda setempat untuk memperjuangkan hak DBH itu kembali utuh
BACA JUGA: Kadin Targetkan 20 Persen UKM Indonesia Bankable
"Memperjuangkan hak adalah wajib hukumnya dan semua elemen masyarakat harus satu suara, satu kepentingan dalam memperjuangkannya," ucapnya.Disebutkan, kata persoalan seperti ini didiamkan saja, maka makin hari jatah DBH Riau akan terus-terusan dikurangiDia mengajak seluruh elemen masyarakat Riau untuk ikut memikirkan cara-cara yang dinilai paling efektif dalam upaya memperjuangkan hak DBH ituDia sendiri mengusulkan, caranya antara lain dengan melakukan kajian sebagai dasar untuk memperpanjang atau kah menghentikan kontrak dengan perusahaan-perusahaan migas di Riau(sam/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KADIN: Tingkatkan Produk Berbasis Budaya
Redaktur : Tim Redaksi