JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2010Pencapaian ini menjadi prestasi tersendiri bagi Gubernur Riau Rusli Zainal
BACA JUGA: Yakin Nagreg Atasi Kemacetan
Sebab, opini WTP hanya berhasil diraih Riau dan Daerah Istimewa Jogjakarta dari 33 provinsi di IndonesiaRusli mengatakan, keberhasilan mendapat status paling tinggi penilaian audit laporan anggaran merupakan kerja keras seluruh aparat pemerintahan Riau sejak enam bulan terakhir
BACA JUGA: Bupati Sumbawa Barat Minta Jatah 25 Persen
Ketika pada 2010 lalu, APDB Riau 2009 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), ia mencanangkan target agar untuk tahun berikut laporan hasil pemeriksaan bisa naik kelas menjadi WTP“Berkat kerja keras seluruh aparat pemerintahan Riau, kami bisa mencapai target ini,” kata Rusli di Jakarta, Selasa (21/6)
BACA JUGA: Setiap Ibu Hamil di Batam Disantuni Rp500 Ribu
Dia mengatakan, Opini WTP itu akan mereka jadikan momentum untuk terus semakin berkualitasPenyerahan LHP keuangan Provinsi Riau Tahun 2010 dilakukan oleh Wakil Ketua BPK Rizal Djalil dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau, Jumat pekan laluRusli menambahkan salah satu tantangan terberat dalam pencapaian opini WTP itu adalah pembenahan pencatatan aset-aset pemerintah provinsi yang tersebar di banyak tempatUntuk itu para sarjana akuntansi dikirimkan ke masing-masing dinas untuk melakukan mendorong pencatatan yang memenuhi standar seperti tercantum dalam UU No17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Selain itu, sejak akhir 2010, dilakukan kampanye dengan memasang pin sebagai target batas wakty penyelesaian pengelolaan aset“Seluruh upaya itu berbuah, dan pencatatan aset-aset bisa dilakukan dengan baik,” kata Rusli
Dia mengatakan opini WTP bukan tujuan utamaSebab yang lebih penting adalah bagaimana mengimplementasikan, menganggarkan, mengelola dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah secara transparanMenurut Rusli, tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, tepat dan mudah“Saya tekankan ini harus menjadi perhatian aparat pemerintahan Provinsi Riau,” katanya
Rizal Djalil saat penyerahan LHP itu mengatakan seluruh daerah bisa belajar ke Provinsi Riau bagaimana mengelola aset yang begitu besar, dan melaksanakan program ekonomi kerakyatanDengan anggaran senilai Rp 4,2 triliun dengan surplus Rp 400 miliar merupakan prestasi yang sangat membanggakan“Tata kelola pemerintah yang baik bisa dicapai Pemerintah Provinsi Riau beriringan dengan memacu pertumbuhan ekonomi,” katanya
Rusli menambahkan, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus melaksanakan good corporate governance pada tahun-tahun mendatangSeluruh aparat pemerintahan harus menjadi aparat yang open minded dan terus-menerus belajar“Peningkatan kapasitas dan kapabilitas akan terus kami dukung,” ujarnya
Sisi lain, Rusli mengatakan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau terus digenjotSalah satu program yang diusung yaitu Usaha Ekonomi Simpan Pinjam terbukti memberikan hasil yang optimalSaat ini 1.632 desa di Provinsi Riau dialokasikan dana Rp 500 juta untuk masing-masing desa guna mengembangkan perekonomiannya dengan sistem pendampinganSejak diluncurkan 2005 lalu, sebanyak 623 desa sudah memetik hasil“Dari Rp 300 miliar yang dikucurkan, saat ini sudah tumbuh menjadi Rp 710 miliar,” katanya(vit)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kukar akan Ciutkan Izin Tambang
Redaktur : Tim Redaksi