jpnn.com, JAKARTA - DPD RI menyoroti ribuan desa dan kelurahan di Indonesia belum terjangkau jaringan internet 4G.
Komite I DPD RI mendesak pemerintah segera melakukan transformasi digital, sehingga tidak ada lagi desa yang tak terjangkau jaringan internet.
BACA JUGA: Heru Sudjatmoko Puji Program PTSL Kementerian ATR/BPN
“Persoalan lain di daerah terkait kecepatan internet yang masih rendah."
"Data Speedtest Global Index pada Januari 2020, secara nasional Indonesia memiliki kecepatan akses internet mobile broadband dengan kecepatan download rata-rata pada peringkat 120 dunia,” ujar Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.
BACA JUGA: Seorang Prajurit TNI Tewas Saat Baku Tembak dengan KKB
Dia mengatakan hal tersebut pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Jonny G Plate di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (21/9).
Rapat dengar pendapat kali ini digelar dengan mengombinasikan kehadiran fisik dan virtual.
BACA JUGA: Wow, Anggaran Pemilu 2024 Melonjak 3 Kali Lipat!
Komite I DPD RI dalam RDP kali ini juga menyoroti maraknya kebocoran data.
Menurut Fachrul, setahun terakhir terkesan upaya yang dilakukan pemerintah sangat minim dalam melindungi data pribadi.
Dia menyayangkan hal tersebut karena efek dari kebocoran data bisa menjadi bencana negara.
“Ini hak privasi seseorang telah dilanggar, mengingat data yang diperjualbelikan atau dicuri tersebut sangat sensitif,” katanya.
Pandangan senada dikemukakan anggota DPD RI asal Provinsi Sumatra Utara Muhammad Nuh.
Dia mengkhawatirkan beredarnya laman pornografi dan penyebaran isu hoaks yang masif di dunia maya.
Nuh menilai kondisi ini terjadi karena kontrol dari pemerintah dalam menyikapi hal ini masih sangat kurang.
“Pemerintah memang sudah ada penghapusan situs tetapi terkadang prosesnya lama. Kita tahu situs pornografi sangat mudah di akses, sehingga hal itu mengkhawatirkan bagi generasi muda. Apalagi isu hoaks atau penistaan agama yang marak di dunia maya,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatra Selatan Jialyka Maharani juga mengkhawatirkan kebocoran data dari e-commerce.
Dirinya mendapatkan beberapa kasus dari masyarakat di mana adanya paket bodong yang sering terjadi.
“Sekarang banyak sekali paket bodong, mungkin disebabkan kebocoran data e-commerce. Memang sepele, tetapi jika dibiarkan akan menjadi perkara besar,” katanya.
Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Otopianus P Tebai menggeluhkan masih buruknya jaringan internet di Pupua.
Dia juga menyarankan agar pemerintah bekerja sama dengan kepala desa atau kepala dusun dalam pengontrolan tower BTS.
“Banyak sekali panel surya tower BTS di Papua yang hilang. Maka saya menyarankan pemerintah bisa menggandeng kepala desa atau kepala dusun,” katanya.
Menteri Kominfo Johnny G Plate menjelaskan Road Map Indonesia Digital dibuat sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat transformasi digital.
Fokus utama tersebut yakni percepatan infrastruktur digital, mendorong adopsi teknologi, peningkatan talenta digital dan menyelesaikan regulasi pendukung yang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat digital.
“Pembangunan infrastruktur digital yang masif dan penyediaan pusat data pemerintah, untuk layanan pemerintahan digital ini."
"Diharapkan hal ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi digital Indonesia,” katanya.
Johnny G. Plate lebih lanjut mengatakan pemerintah selama ini telah membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis jaringan atau network.
Tujuan pembangunan itu untuk mempercepat pemerataan di seluruh Indonesia.
“Pola pembangunan tidak lagi dari hulu ke hilir di upstream, namun lebih ke pendekatan teritorial atau wilayah,” pungkas Johnny G. Plate. (**/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang