Pemerintah Negara Bagian Victoria telah mengumumkan penyelidikan terhadap pemotongan upah lembur, di saat ribuan pekerja bersatu melawan kebijakan itu di Melbourne.
Bulan lalu, Komisi Ketenagakerjaan Australia mengumumkan bahwa upah kerja di hari Minggu dan di hari libur umum akan dikurangi untuk para pekerja di industri ritel, perhotelan, farmasi dan makanan cepat saji.
BACA JUGA: NAIF Batal Ke Melbourne, Artiumnation Tampilkan Tarian Nusantara
Pemerintah Federal Australia berpendapat, langkah itu akan memungkinkan perusahaan untuk beroperasi lebih lama pada akhir pekan, meningkatkan lapangan kerja.
Tapi Partai Buruh telah berupaya keras untuk melakukan segala sesuatu yang mereka bisa untuk menghentikan perubahan itu, dan serikat pekerja-pun sangat menentang pemotongan tersebut.
BACA JUGA: Polisi Australia Sita Setengah Ton Narkoba dalam Kaleng Bubuk Protein
Menteri Utama Victoria, Daniel Andrews, mengatakan, komite terpilih akan menyelidiki bagaimana negara bagian dapat melindungi para pekerja.
Ia menjelaskan, Pemerintah Negara Bagian akan menggunakan temuan itu untuk melobi Perdana Menteri agar menghentikan pemotongan tersebut.
BACA JUGA: Sapi Australia Hadapi Persaingan Kian Ketat di Pasar Daging Indonesia
"Kami tak akan duduk diam dan membiarkan Pemerintah Federal memperlakukan mereka yang paling rentan, para pekerja yang dibayar terendah dalam masyarakat kami, dengan cara ini," kata Menteri Andrews.
"Penyelidikan parlemen ini akan memungkinkan kami untuk mendengar begitu banyak cerita sedih, begitu banyak cerita tentang pemotongan yang kejam, itu akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap sejumlah keluarga di negara bagian kami,†jelasnya.
"Kami ingin memastikan bahwa ketika kami sedang melobi, ketika kami berdebat dan berdiskusi, kami memiliki gambaran yang terbaik dan terakurat," sambungnya.
Laporan ini akan diajukan pada bulan September. Para pekerja juga khawatir akan langkah untuk menghidupkan kembali Komisi Bangunan dan Konstruksi Australia.
AAP: Tracey Nearmy Pemotongan upah akan mengalir ke perekonomian
Tak lama setelah pengumuman tersebut, ribuan serikat pekerja berunjuk rasa di Melbourne untuk memprotes pemotongan upah lembur tersebut.
Sekretaris Dewan Perdagangan Victoria, Luke Hilakari, mengatakan, sekitar 15.000 orang ambil bagian dalam aksi itu.
Mantan Perdana Menteri John Howard diejek oleh para pengunjuk rasa di Sydney. Aksi lainnya berlangsung di Brisbane.
Salah satu peserta aksi, yakni Daniel Bradley, mengatakan, pemotongan upah lembur untuk para pekerja ritel dan perhotelan akan memiliki dampak yang lebih luas.
"Ketika Anda memotong upah pekerja, ada sedikit uang yang akan kembali ke perekonomian," sebutnya.
"Karena sekarang mereka tak bisa keluar, mereka tak bisa menghabiskan uang mereka dan ... itu akan berdampak lebih luas," kata Daniel.
Beberapa anggota Serikat Pekerja Konstruksi, Kehutanan, Pertambangan dan Energi (CFMEU) yang turut serta dalam aksi tersebut mengatakan, mereka khawatir bahwa pemotongan upah lembur itu akan segera diberlakukan untuk industri lain.
"Kami memiliki jam kerja yang panjang dan sebagian besar dari itu terhitung dalam upah lembur, dan kami mengandalkan upah ini untuk bertahan hidup," ungkap salah satu anggota.
Para pekerja juga menentang langkah Pemerintah Federal untuk membangkitkan Komisi Bangunan dan Konstruksi Australia (ABCC).
Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.
Diterbitkan: 16:40 WIB 09/03/2017 oleh Nurina Savitri.
Lihat Artikelnya di Australia Plus
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gita V. Soraya Kembangkan Alat Diagnostik Parasit Malaria