jpnn.com - BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan merasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpendidikan rendah menyusul adanya ketentuan dan aturan yang diberlakukan pemerintah pusat.
"Tinggal menunggu petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknisnya saja," kata Kabag Humas Pemko Batam, Ardiwinata, seperti dikutip dari batampos.co.id, Selasa (7/3).
BACA JUGA: Pengumuman! Jembatan Cakep Ini Ditutup 10 Jam
Ardi mengatakan, saat ini PNS di lingkungan Pemko Batam mencapai 5.984 orang. Sekitar 20 persen diantaranya atau 1.242 orang berpendidikan SD hingga SMA. Yakni SMA 1.151 orang, SMP 57 orang, serta SD 34 orang.
"Mereka umumnya mengisi jabatan fungsional. Seperti sopir hingga mengantar surat," kata Ardiwinata.
BACA JUGA: 6 Bulan Buron, Ipan Akhirnya Tertangkap Juga
Mereka direkrut dari jalur umum serta tenaga Honor kategori satu (K1) dan kategori dua (K2). "Terakhir rekrut K1 dan K2 tahun 2006, sedangkan jalur umum tahun 2014 lalu," ungkap Ardiwinata.
PNS yang berpendidikan SMA tambah Ardi masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. "Izin belajar, meniti pendidikan formal sarjana," tuturnya lagi.
BACA JUGA: Woww.. Ada Akik Bermotif Alex Ferguson dan Dewi Sandra
Menurutnya banyak yang sudah melakukan program belajar. Setelah kuliahnya rampung, dilakukan penyesuaian ijazah. "Statusnya berubah, diberikan desk sarjana," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah pusat akan merasionalisasi PNS mulai tahun ini. Dalam road map, program ini akan dilakukan bertahap mulai 2016 hingga 2019.
Menurut Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Bambang Dayanto Sumarsono, ada 1.369.539 PNS yang tersebar di pusat (445.821) dan daerah (923.718) menjadi sasaran rasionalisasi. Semuanya berada di posisi jabatan fungsional umum yang tidak mendukung organisasi.
"Jadi ada sekitar 1,3 juta PNS yang kedudukannya di organisasi tidak jelas. Mereka ini pendidikannya SD, SMP, dan SMA dengan kompetensi sangat rendah," ujar Bambang kepada JPNN, Sabtu (5/3).
Dengan kemampuan terbatas itu, lanjutnya, pemerintah membuat skenario rasionalisasi pengurangan jumlah pegawai yang notabene mempengaruhi belanja pegawai. Sebagai tahap awal, pengurangan jumlah PNS tahun ini sekitar 10 persen.(hgt/cr16/ray)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelaku Belum Terungkap, Pemkot Gunakan Alat Berat
Redaktur : Tim Redaksi