jpnn.com - JAKARTA – Rencana penerbitan Perpres pembentukan Badan Otorita Danau Toba molor jauh dari target. Setelah meleset beberapa kali, Perpres ditargetkan terbit akhir Maret 2016. Nyatanya, hingga pertengahan Mei ini, belum juga ada tanda-tanda diterbitkan.
Berharap Perpres diteken Presiden Joko Widodo usai lawatan ke luar negeri, tapi kemarin (15/5) mantan gubernur DKI itu malah terbang lagi ke Korea Selatan dan Rusia. Dipastikan, Badan Otorita Danau Toba belum bisa terbentuk dalam waktu dekat ini.
BACA JUGA: Suami Cinta Saat Istri Berseragam Pramugari, Tapi Minta Cerai Ketika...
Namun, seklompok warga Batak di Jakarta yang tergabung dalam Yayasan Pencinta Danau Toba, tidak mempersoalkan hal tersebut. Malahan, molornya penerbitan Perpres dimaksud dianggap bisa memberikan waktu bagi pemerintah untuk mematangkan konsep pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Boy Tonggor Siahaan, salah seorang aktifis Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya memang menyampaikan masukan untuk perbaikan draf Perpres pembentukan Badan Otorita Danau Toba.
BACA JUGA: Libatkan Masyarakat untuk Kelola Dana Desa
Tiga poin penting yang sudah disampaikan ke pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM, sebagai institusi yang melakukan sinkronisasi draf peraturan perundang-undangan, yakni: Pertama, agar Badan Otorita Danau Toba dalam menjalankan tugas-tugasnya memberikan porsi yang besar dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.
“Kedua, agar Badan Otorita dalam mengurus pengembangan kawasan wisata Danau Toba, juga memberikan perhatian serius terhadap budaya dan tradisi Batak,” terangnya kepada JPNN kemarin (15/5).
BACA JUGA: Lihat Ni! Tolak Batu Bara, Aktivis Nekat Panjat Crane PLTU
Ketiga, agar konsep yang dicetuskan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, yang ingin menjadikan Danau Toba sebagai Monaco of Asia, diganti dengan istilah Danau Toba, Kota Berkat di Atas Bukit.
“Kami bisa mengerti maksud istilah Monaco of Asia, ini agar lebih punya greget, menggaung. Tapi menurut kami, istilah itu kurang mengakar dengan budaya Batak,” ulas Boy.
Boy yakin, masukan yang sudah disampaikan YPDT itu sedang dalam proses diakomodir di dalam draf Perpres. Karena itu, dia bisa memaklumi target penerbitan Perpres dimaksud molor.
“Lebih baik terlambat, menunggu konsepnya matang, termasuk kesiapan aspek kebersihan lingkungannya. Justru akan aneh ketika Badan Otorita sudah terbentuk tapi kondisi Danau Toba masih jorok,” kata Boy.
Terlebih lagi, pada awal Mei lalu, terjadi tragedi berupa matinya ribuan ton di Danau Toba, tepatnya di Haranggaol, Simalungun.
“Barangkali pemerintah pusat ingin agar masalah itu diselesaikan dulu oleh pemda, begitu sudah beres dan lingkungan bersih, barulah Perpres diterbitkan,” pungkas Boy.
Pengurus YPDT berharap pemda-pemda di sekitar Danau Toba, khususnya Kabupaten Simalungun, cepat tanggap dan pro aktif menangani permasalahan berton-ton ikan yang mati. Termasuk melakukan langkah-langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buktikan Keperawanan, Ibu Lihat Anak dan Mantu Malam Pertama
Redaktur : Tim Redaksi