jpnn.com, MIMIKA - Rotasi jabatan ASN yang dilakukan Bupati Mimika Eltinus Omaleng beberapa waktu lalu dinilai melanggar aturan.
Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob mengaku terkejut atas rotasi jabatan yang dilakukan pasangannya itu.
BACA JUGA: Lepas dari Kasus Korupsi, Johannes Rettob Diaktifkan Kembali sebagai Wabup Mimika
Johannes menilai rotasi itu berdapak buruk bagi roda pemerintahan, di mana seseorang ASN yang belum mencukupi untuk kepangkatan tiba-tiba dipaksakan mendapatkan posisi eselon.
Dia menduga ada tujuan lainn dari rotasi tersebut, mengingat CPNS yang langsung diangkat menjadi eselon IV.
BACA JUGA: Tak Terima Dihentikan Jabatannya oleh Kejati, Plt Bupati Mimika Ajukan JR ke MK
"Dua tahun dalam kepangkatan, baru dia boleh naik eselon, tetapi sekarang ini aneh, ada CPNS yang diangkat langsung jadi eselon IV. Ini yang terjadi,” ujar Johannes yang merupakan kader PDI Perjuangan saat dikonfirmasi.
Ironinya, kata Johannes, kepala BPKSDM, sekda Mimika tidak mengetahui adanya roling jabatan yang dilakukan Bupati pada 5 Desember 2023 lalu.
BACA JUGA: Stafsus Presiden Jokowi: Jangan Lupa Pilih Pak Ganjar, Ya
“Bupati jalan sendiri. Bahkan, kepala BKSDM dan sekda juga tidak dilibatkan dalam roling jabatan lalu,” bebernya.
Di samping rotasi jabatan yang dinilai menyalahi aturan, Johannes juga sangat menyayangkan para ASN khususnya anak suku asli Mimika Amungme-Kamoro juga Papua lainnya terasingkan oleh mutasi yang dilakukan Bupati Eltinus Omaleng.
“Saya sangat kecewa dan sayangkan sekali, karena bukan saja anak-anak Amungme dan Kamoro, tetapi hampir semua anak Papua lain juga di-nonjob-kan. Ini yang buat saya sangat kecewa sekali,” katanya.
Dalam konteks persiapan akhir tahun dan menghadapi pemilihan umum, kata dia, perombakan jabatan terkesan tidak terarah dan acak-acakan.
Pimpinan OPD, Kadistrik, dan berbagai jabatan digantikan tanpa pertimbangan yang jelas, termasuk kasus kontroversial seorang guru yang menduduki posisi kepala distrik.
“Tinggal dua bulan lagi pemilihan umum, tetapi, digantilah semua kepala distrik, segala macamlah. Sangat disayangkan, ada guru yang menjadi camat, yang menggantikan orang yang tamat dari STPDN. Itu, kan, tidak betul,” ungkapnya.
Johannes kemudian menyinggung soal adanya ketentuan yang menyatakan bahwa enam bulan sesudah pelantikan dan sebelum akhir masa jabatan, kepala daerah tidak boleh melakukan roling jabatan OPD.
“Tetapi, Bupati Mimika Eltinus Omaleng tidak pusing dengan aturan main. Maka dia rolling jabatan sembarangan sampai sudah empat kali dilakukan roling dari bulan September,” ujarnya.
Dia menyebut bahwa pelantikan pergantian pejabat di akhir tahun selalu menimbulkan kecurigaan di masyarakat dan hal ini perlu mendapatkan perhatian serius.
“Kepada seluruh ASN yang dilakukan pelantikan kemarin, saya mengimbau untuk tidak menerima tunjangan karena akan bermasalah dan merugikan diri sendiri nantinya” kata dia.
“Kita pernah mendapat penghargaan yang mana sementara menuju penataan. Saya kira mereka demo, itu wajar,” tuturnya.
Atas fakta ini, Johannes mengaku tahu dan menyebutkan siapa otak dibalik semua ini.
“Jadi, siapa otak di balik semua tindakan Bupati Eltinus Omaleng ini? Saya sudah tanya sekda, beliau tidak tahu apa-apa dan memang betul. Melihat dari pada orang-orang yang dilantik, orang yang digeser ini sudah ketahuan sama sekali bahwa siapa otak di balik ini semua, sangat ketahuan. Ini pembisik-pembisik Bupati Eltinus Omaleng punya kerja,” bebernya.
Johannes mengimbau para ASN untuk menuntut perlindungan hukum atas haknya.
“Sehingga mereka (ASN nonjob) bisa gugat SK Bupati Mimika melalui PTUN, mereka bisa melaporkan ke Komisi ASN, BKN, dan juga Ombudsman. Saya pikir kasihan pegawai negeri yang haknya dipotong oleh Bupati yang menabrak aturan. Itu tidak sama sekali benar,” katanya.
Johannes menyebut pascarotasi jabatan itu roda pemerintahan tidak berjalan baik.
"Pelayanan pemerintahan dan masyarakat jadi kacau. Unjuk rasa terjadi di mana-mana, beberapa kantor camat dipalang, anak-anak sekolah mogok, dan ASN unjuk rasa. Termasuk persoalan keuangan jadi masalah. Daya serap keuangan rendah, proyek pembangunan jadi stag," ungkapnya. (mcr30/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Blak-blakan Eks Ketua KPK: Jokowi Pernah Berteriak Agar Kasus Setnov Dihentikan
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Muhammad Cholid Ridwan Abubakar Sangaji