jpnn.com, JAKARTA - Pakar kebijakan publik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Phil Sukri menilai kegaduhan pemecatan terhadap guru honorer asal Cirebon Muhammad Sabil Fadhillah harus dilihat akar permasalahan secara jernih.
Menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas itu, permasalahan pemecatan ini berawal dari kritik yang dilontarkan Sabil kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menggunakan atribut partai di acara kedinasan.
BACA JUGA: Guru yang Dipecat Akibat Komentari Ridwan Kamil Dapat Pekerjaan Baru
“Harus dilihat apakah Ridwan Kamil memakai atribut parpol atau hanya sekadar warna saja yang mirip. Jika menggunakan atribut partai, apakah itu merupakan suatu kesengajaan atau tidak. Itu semua harus dilihat secara jernih,” kata Sukri melalui keterangan tertulis, Selasa (21/3).
Sebelumnya Dedi Haryadi, Koordinator Beyond Anti Corruption (BAC) menyampaikan kepada publik bahwa yang disampaikan Sabil ke Gubernur Jabar Ridwan Kamil merupakan kritik yang sangat valid.
BACA JUGA: Guru SMK Pengkritik Ridwan Kamil Tidak Mencaci, Reaksi Kang Emil Berlebihan
Bahkan, saat ini Ridwan Kamil dinilai Dedi Haryadi terlihat sengaja mem-framing (membingkai) kritik tersebut sebagai persoalan etik, sopan santun atau tàta tertib.
Padahal kalau ditelaah lebih dalam, menurut Dedi kritik guru tersebut mengandung tuduhan politik sangat serius.
BACA JUGA: Guru SMK Pengkritik Ridwan Kamil Dipecat, Kang Emil Berkata Begini
Secara implisit ada tuduhan yang dialamatkan ke Ridwan Kamil.
Menurut Dedi Haryadi, RK ketika menjalankan tugas kedinasan sebagai Gubernur Jabar menggunakan atribut parpol.
“Apa yang dilakukan Ridwan Kamil ini dinilai merusak netralitas birokrasi dan ASN Pemprov Jabar," kata Dedi Haryadi.
Selain itu, menurut Dedi Haryadi lagi, yang dilakukan Ridwan Kamil tersebut dinilai merupakan suatu kecurangan lantaran telah mencuri start kampanye terlebih dahulu.
"Selain itu Ridwan Kamil melakukan pelanggaran, arena melakukan kampanye politik di lingkungan pendidikan,” imbuh Dedi.
Lebih lanjut Phil Sukri menyampaikan, sebagai seorang pemimpin daerah sejatinya kritik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas sebagai pejabat publik.
Meski demikian, Sukri memahami Ridwan Kamil sebagai pribadi juga bisa memiliki ketersingungan ketika dikritik.
Namun ketika dikritik menurut Sukri pemimpin daerah juga tak boleh baper dan selalu menunjukkan sikap arif bijaksana.
Kalaupun marah, menurut Sukri, Ridwan Kamil juga harus bijaksana.
Sebab setiap kebijakan yang diambil pejabat daerah pasti akan ada pro dan kontra sehingga ketika dikritik masyarakat seharusnya pemimpin cukup memberikan klarifikasi.
Misalnya jika Ridwan Kamil dikritik Sabil di IG, menurut Sukri seharusnya ia cukup menjelaskan di media yang sama.
Tidak perlu bereaksi berlebih dengan melakukan direct message (DM) kepada pihak sekolah atau ke Sabil.
Kecuali jika ada hal-hal yang tidak diketahui publik yang membuat Ridwan Kamil bertindak jauh dari sekadar konfirmasi.
"Kalau ada pesan khusus dari Ridwan Kamil kepada pihak sekolah yang mengarah pada terjadinya pemecatan tersebut, mungkin langkah DM yang dilakukannya tidak bijaksana," ujar Sukri.
Menurut Sukri, saat ini Ridwan Kamil harus menjelaskan dengan baik mengenai DM yang dia lakukan ke pihak sekolah.
"Sebab selama ini publik melihat Ridwan Kamil sebagai pemimpin yang santun,” kata Sukri.
Reaksi Ridwan Kamil yang membuat kegaduhan ini dinilai memberi pengaruh yang disignifikan bagi masyarakat terhadap Gubernur Jabar tersebut.
Sebab mayoritas masyarakat melihat aspek negatif Ridwan Kamil sebagai pemimpin yang tidak bijak, tidak arif, dan pemimpin baper (bawa perasaan).
"Tentu ini semua akan memberikan efek tidak baik bagi nama beliau di kemudian hari. Terlebih lagi Ridwan Kamil merupakan salah satu calon pemimpin yang kemungkinan akan maju sebagai Gubernur DKI Jakarta atau Gubernur Jabar di periode kedua," papar Sukri.
Karena itu, Sukri menegaskan kembali pentingnya bagi Ridwan Kamil untuk segera mengklarifikasi DM yang dilakukan ke pihak sekolah atau tempat Sabil bekerja.
Pasalnya, saat ini ada anggapan di publik seolah-olah pihak sekolah ada ditekan dari Ridwan Kamil melalui DM yang mengakibatkan adanya pemecatan Sabil.
"Jika Ridwan Kamil tak segera menjelaskan ke publik, maka memberikan dampak yang kurang baik baginya, khususnya di Jabar,” pungkas Sukri. (mar1/jpnn)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi