jpnn.com, JAKARTA - Ridwan Kamil tidak membawa perubahan signifikan bagi Kota Bandung. Lima tahun memerintah, pria yang akrab disapa Emil itu lebih banyak melakukan pencitraan ketimbang kerja yang berarti.
Pengamat Tata Kelola Pemerintahan Ben Satriana mengatakan, Emil mungkin berniat ingin memodernisasi tata kelola pemerintah dengan membuat ratusan aplikasi. Namun yang terlewat adalah hal terkait keberlanjutan sistem tersebut.
BACA JUGA: Desain Iklan Koran Pasangan Rindu Dinilai Paling Lengkap
"Coba ditanyakan ke pihak Pemkot atau RK, dari ratusan aplikasi yang sudah dibuat berapa yang masih berjalan?" ujarnya kepada wartawan (12/6).
Sementara, lanjut Ben, banyak hal yang sifatnya fundamental masih belum dilakukan. Misalnya, transparansi anggaran, transparansi dokumen publik dan partisipasi nyata dalam perencanaan pembangunan.
BACA JUGA: Gaya Ridwan Kamil Dinilai Mamahami Kaum Milenial
"Saya kira secara riil dampak dari reformasi tata pemerintahan yang dilakukan RK belum terasa. Silakan dicek apakah publik merasakan adanya layanan publik yang lebih baik, di sekolah-sekolah, puskesmas, rumah sakit, kelurahan, kecamatan dll," imbuhnya.
Sebagai contoh, lanjut Ben, November lalu Transparency International Indonesia (TII) masih menempatkan Kota Bandung sebagai kota dengan persentase suap tertinggi. Hal ini menunjukkan ada problem serius di Bandung.
BACA JUGA: Tokoh Sesepuh Jabar Beri Dukungan Kepada Ridwan Kamil
Ben juga menyesalkan kepemimpinan RK yang tidak mampu menjawab tuntutan masyarakat akan layanan publik berkualitas. Birokrat Pemkot Bandung terlihat tidak bisa mengimbangi tuntutan tersebut.
"Birokrasi masih terjebak cara kerja yang lama. Sialnya RK tidak berani merubah kebiasaan kerja yang lama ini. Saya tidak tahu kenapa?" tanya dia heran.
"Seharusnya dia mengganti pimpinan birokrat, yaitu sekda. Tapi kenyataannya dia tidak berani melakukan itu." Tegas Ben.
Karena itu semua, Ben menilai Ridwan Kamil belum layak memimpin Provinsi Jawa Barat. Dia mengatakan, jika di tingkat kota saja tidak bisa, apalagi pada level provinsi.
Ben menghimbau agar masyarakat bisa cerdas dalam memilih gubernur Jabar mendatang. Perlu diingat, tegas Ben, gubernur punya tugas mengoordinasikan wali kota dan bupati.
"Bila mengelola internal staff saja RK kesulitan, bagaimana bisa mengelola para pemimpin daerah nanti," pungkas dia. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Partai Berkarya dan Gerakan Hejo Beri Dukungan untuk Rindu
Redaktur & Reporter : Adil