jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono berharap DPR tidak menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian BUMN jika Menteri Rini Soemarno hadir dalam agenda tersebut. Pasalnya, rekomendasi Pansus Pelindo II membuat Rini secara politik bukan lagi menteri BUMN.
"Secara politik dan konstitusi artinya Rini Soemarno sudah bukan lagi seorang Menteri BUMN. Rekomendasi Pansus DPR untuk memecat Rini Sumarno dan hasil penilaian Kinerja Menteri BUMN yang buruk oleh Kemenpan tergambar secara jelas dalam laporan kinerja pengelolaan BUMN yang dirilis oleh Kementerian BUMN," kata Arief dalam keterangan yang diterima, Kamis (21/1).
BACA JUGA: Senator Wacanakan Lagi Anggota Dewan Tak Perlu Mundur
Dia pun membeberkan sejumlah kegagalan Rini selama satu tahun memimpin kementerian BUMN. Yang paling mencolok adalah turunnya pendapatan BUMN dari Rp 1.932 triliun di 2014 menjadi Rp 1.728 triliun pada tahun 2015. Selisih keuntungan ini sebenarnya lebih besar lagi jika dihitung mengunakan perbandingan kurs US dollar terhadap rupiah saat ini.
Mengenai klaim bahwa nilai aset BUMN yang meningkat, Arief melihat itu karena kurs dollar yang menguat terhadap rupiah, bukan karena kerja Rini.
BACA JUGA: Bamsoet: Kalau DPD Mau Munas, ARB Tak Bisa Apa-apa
"Belum lagi aksi aksi corporasi yang dilakukan oleh BUMN atas persetujuan Rini Soemarno yang berpotensi merugikan BUMN seperti pinjaman dari perbankan China dalam bentuk USD kepada bank BUMN dengan menjadikan bank BUMN sebagai colateral," beber dia.
Arief juga menyorot kegigihan Rini memperjuangkan proyek kereta cepat yang digarap bekerjasama dengan pihak Tiongkok. Dia mengganggap proyek itu hanya akan merugikan BUMN dan masyarakat. Mengingat moda transportasi tersebut sebenarnya belum dibutuhkan
BACA JUGA: JPPR: Sistem Pencalonan Kada Masih Berdasarkan Faktor Elitis
"Pembangunan kereta cepat dengan mengandeng investor dari China yang menjadikan aset-aset BUMN perkebunan sebagai colateral padahal tidak dibutuhkan masyarakat. Apalagi kereta cepat tersebut akan banyak mengunakan energi Listrik yang mana akan mengurangi pasokan Listrik pada masyarakat dan Industri di Jabotabek," ujar Arief.
Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Mendukung DPR untuk menolak melakukan RDP dengan Kementerian BUMN jika dihadiri oleh Rini Soemarno serta mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Menteri BUMN karena kinerja yang buruk selama dipimpin Rini Soemarno. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perlu Mengubah Mekanisme Penganggaran Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi