JAKARTA--Anggota Komisi VI DPR Abdul Wachid mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menunda penggabungan (merger) dua perusahaan pelat merah, yakni Perusahan Gas Negara (PGN) dengan Pertagas. Sebab, kata Wachid, kedua perusahaan ini berbeda kepentingan, sehingga tidak tepat untuk digabung menjadi satu perusahaan.
"Nantinya justru bisa merugikan negara. Itu harus dibicarakan terlebih dulu dengan Komisi VI DPR. Rencana ini kan belum pernah dibicarakan oleh Meneg BUMN dengan kami," kata Wachid, di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (7/9).
Politikus Nadem ini juga menyoroti pencopotan Presiden Direktur PT Pertagas, yang dicurigai melanggar peraturan, karena tidak melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemberhentian seorang Presdir itu di mana pun, tambah Wachid harus melalui RUPS, kalau tidak justru melanggar ketentuan yang ada.
"Lebih penting lagi pemberhentian itu harus diketahui dan mendapat persetujuan dari para pemegang saham. Dalam RUPS, pemegang saham harus diundang, tidak bisa begitu saja," tegasnya.
Wachid juga curiga pencopotan Presdir Pertagas sengaja dilakukan di tengah rencana holdingisasi BUMN. Termasuk menggabungkan Pertagas dengan PGN, yang dikhawatirkannya menjadi pintu pembersihan berbagai dugaan penyimpangan di PGN.(fat/jpnn)
BACA JUGA: BRTI Diminta Publikasikan Draf Revisi PP
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini 2 Skema PLN Bangun Infrastruktur Kelistrikan
Redaktur : Tim Redaksi