RISE: 5 Rekomendasi Kebijakan Ini Harus Dilakukan Agar Sistem Pendidikan Indonesia Naik Level

Jumat, 05 Agustus 2022 – 11:30 WIB
Presentasi penelitian yang dilakukan The SMERU Research Institute (SMERU) melalui Program (RISE). Foto: dok SMERU

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim membuka workshop hasil studi Research on Improving Systems of Education (RISE) bertajuk 'Lawan Krisis Pembelajaran, Tingkatkan Kemampuan Dasar Siswa'.

Pada kesempatan itu, dia menyatakan apresiasinya terhadap penelitian yang dilakukan The SMERU Research Institute (SMERU) melalui Program (RISE) di Indonesia sebagai salah satu rujukan dalam usaha transformasi pendidikan.

BACA JUGA: Perempuan Berparas Ayu Ini Ditangkap Polisi, Kasusnya Memalukan

RISE Research Director dari Blavatnik School of Government, University of Oxford Lant Pritchett mengatakan perubahan yang radikal perlu dilakukan untuk mengatasi krisis pembelajaran yang sudah berlangsung lama.

Dia menyebutkan lima prioritas kebijakan yang harus dilakukan agar sistem pendidikan bisa bergerak ke tingkat selanjutnya.

BACA JUGA: Tante Berbuat Terlarang, Keponakan Diam-Diam Masuk Kamar Sebelah, Ujungnya Pahit

"Berkomitmen terhadap penguasaan kemampuan dasar literasi dan numerasi, mengukur pembelajaran, dan menyelaraskan sistem," kata Pritchett, Selasa (2/8).

Langkah lain yang juga harus dilakukan ialah mendukung guru dalam proses belajar mengajar, dan mengadaptasi pendekatan.

BACA JUGA: Kebijakan Merdeka Belajar dari Nadiem Membawa Perubahan untuk Dunia Pendidikan

Pada workshop ini, lima peneliti RISE memaparkan hasil studi-studinya di Indonesia selama lima tahun terakhir dalam kerangka 5 Actions yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Peneliti Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD) Emilie Berkhout menjelaskan pentingnya mengukur penguasaan kemampuan dasar literasi dan numerasi untuk mengetahui perkembangan pembelajaran siswa.

"Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan target-target yang realistis, mengukur perkembangan pembelajaran siswa, dan memberikan dukungan kepada kabupaten/kota dengan tingkat pembelajaran rendah," tutur Emilie.

Menyambung presentasi Emilie, peneliti SMERU Delbert Lim memaparkan temuan penting dari studi RISE yang mengkaji pembelajaran siswa selama pandemi Covid-19.

Menurut dia, pembelajaran yang paling efektif adalah saat setiap peserta didik dapat belajar sesuai tingkat kemampuan mereka.

"Temuan ini turut memperkuat soal pentingnya mengukur kemampuan siswa," tambah Lim.

Selain itu, lanjut dia, hasil pengukuran kemampuan siswa juga dapat memberikan petunjuk mengenai metode terbaik untuk siswa belajar dan materi paling tepat untuk diajarkan kepada mereka.

Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikbudristek Irsyad Zamjani mengatakan bahwa fokus pada keterampilan-keterampilan dasar sudah diterjemahkan oleh pemerintah ke dalam berbagai inisiatif, seperti Kurikulum Merdeka dan Kurikulum Darurat.

Kurikulum Darurat, kata Irsyad, digunakan pada masa pandemi Covid-19 dengan mendorong sekolah untuk menyederhanakan kurikulum sehingga lebih fokus pada materi esensial serta pembelajaran yang lebih fleksibel dan berorientasi kepada siswa.

Irsyad menjelaskan pengukuran pembelajaran juga sedang dilakukan melalui Asesmen Nasional yang tidak hanya mengukur kualitas hasil seperte literasi, numerasi, dan karakter, tetapi juga proses pembelajaran, termasuk lingkungan belajar.

"Hasil Asesmen Nasional tahun lalu juga sudah dituangkan ke dalam Rapor Pendidikan sebagai database kinerja sistem pendidikan. Ini merupakan komitmen dari Kemendikbudristek atas penguasaan kemampuan dasar dan pengukuran pembelajaran," jelas Irsyad.

Kemudian, peneliti SMERU Niken Rarasati memaparkan tentang tiga hal yang perlu diselaraskan untuk meningkatkan kualitas guru, yaitu aktor-aktor yang berperan dalam sistem keguruan, relasi akuntabilitas antaraktor, serta koherensi antara berbagai relasi tersebut.

Dia menilai untuk menyelaraskan sistem yang berfokus pada foundational learning, dibutuhkan banyak perubahan pada semua aktor secara bersamaan agar koheren.

Para aktor dalam sistem pendidikan ini ialah pemerintah (baik pusat maupun daerah), organisasi (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan/LPTK, lembaga pelatihan guru), garda depan (dosen, pelatih guru, fasilitator di daerah), sekolah, guru, masyarakat, dan siswa.

"Dukungan bagi guru dalam memfasilitasi pembelajaran yang efektif sangat penting demi terciptanya generasi masa depan yang cakap dan berdaya saing," kata Niken.

Untuk itu, lanjut dia, iperlukan kebijakan dan sistem yang koheren untuk menghasilkan guru yang berkualitas.

Peneliti SMERU Ulfah Alifia menyampaikan beberapa rekomendasi berdasarkan hasil studi RISE.

Salah satu rekomendasi itu ialah memperbaiki proses perekrutan guru dengan menjadikan keterampilan mengajar sebagai salah satu indikator penilaian dalam menyeleksi guru.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Danang Hidayatullahmenceritakan keluh kesah yang dirasakan para guru di lapangan, salah satunya mengenai kesenjangan dalam mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang banyak dialami oleh guru-guru di daerah terpencil.

"Sebagai organisasi profesi guru, IGI melakukan banyak strategi untuk membantu guru, seperti menyelenggarakan pelatihan, menjadi mitra Kemendikbudristek, dan bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah seperti Gernas Tastaka," tutur Danang.

Sebagai penutup sesi presentasi, peneliti AIGHD Menno Pradhan mengungkapkan hasil studi RISE dengan beberapa kabupaten/kota di Indonesia terkait adaptasi dan inovasi kebijakan pendidikan.

Dia menekankan pentingnya mengidentifikasi konteks permasalahan di setiap daerah karena inovasi kebijakan dibangun di atas kekuatan dan tantangan yang spesifik untuk setiap daerah.

Dari studi yang dilakukan oleh RISE, terlihat bahwa sebenarnya pemerintah daerah sangat ingin meningkatkan hasil pembelajaran siswa mereka, tetapi mereka membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

"Program Organisasi Penggerak yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek dapat membantu kerja-kerja pemerintah daerah," ujar Menni.

Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Hetifah Sjaifudian berharap hasil studi RISE bisa menjadi bahan pertimbangan agar inisiatif-inisiatif yang baik dari daerah bisa menjadi kebijakan nasional yang bisa direplikasi oleh daerah lain.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana meminta RISE untuk mendampingi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan program percontohan.

Dia juga mengajak IGI untuk berkolaborasi lebih erat dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

BACA JUGA: Kasus Kematian Brigadir J Ditangani Bareskrim, IPW Tegas Bilang Begini, Singgung Kapolri

“Kami betul-betul sadar bahwa urusan pendidikan ini dinamis, tidak kenal waktu, dan harus dikerjakan bersama-sama,” kata Nahdiana. (mcr9/jpnn)


Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Dea Hardianingsih

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler