jpnn.com, JAKARTA - Komitmen partai politik (parpol) menjaga kebebasan beragama dipertanyakan. Publik bisa melihat partai mana yang berkomitmen pada Pancasila dan kebhinekaan.
Direktur Media dan Riset Indomedia Poll, Hamzah Fansuri mengatakan, perda Syariah dan Injil bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 dan 29 mengenai kebebasan memeluk agama dan beribadah.
“Namun ironisnya, temuan Buehler menyebutkan partai-partai nasionalis seperti PDIP dan Golkar ikut melahirkan perda itu,” kata Hamzah, Kamis (15/3).
Dia mengungkapkan, penjelasan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi Perda Syariah di Aceh menjadi bias saat mengatakan perda di sana memiliki sejarah tersendiri dan di tempat lain mengatakan bahwa PDIP tidak mengenal adanya perda syariah.
“Masalah kebebasan beragama memang akhirnya membelah partai politik kepada nasionalis, agamais dan irisan keduanya,” katanya.
Hamzah mengatakan, survei Setara Institute menyebutkan PKS satu-satunya partai yang tidak mendapat suara dari korban kebebasan beragama. “Artinya, PKS tidak konsisten dan berkomitmen dalam mendukung kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia,” katanya.
Temuan itu, kata Hamzah, semacam menguatkan pandangan PKS yang menyebutkan bahwa Perda Syariah menguatkan Pancasila. “Anggota MPR RI Hermanto dari PKS misalnya mengatakan Perda syari’ah adalah peraturan yang menjabarkan sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Perda syari’ah menguatkan dan mengokohkan eksistensi nilai-nilai Pancasila. Posisi PKS sejalan dengan PPP yang mendukung perda Syariah,” ujar Hamzah.
Partai Demokrat yang mempunyai tagline nasionalis religius, kata Hamzah, juga menunjukkan sikap tidak konsisten. Demokrat memiliki misi keberagaman, akan tetapi berkebalikan dengan opini publik dan temuan survei Setara Institute yang menyebut banyak korban kebebasan beragama terjadai pada 10 tahun kepemipinan SBY.
“Kenyataannya hanya PSI yang lantang meneriakkan mencegah diskriminasi dan tindakan intoleransi. Terkini, PSI menyinggung penutupan rumah ibadah secara paksa. Itu menjadi pembeda dari partai lama maupun baru. PSI juga mengusulkan pencabutan SKB 3 menteri yang dianggap melanggar Pasal 28 dan 29 UUD 1945,” kata Hamzah.
BACA JUGA: Ananda Sukarlan Gelar Konser Piano untuk Jokowi dan PSI
Untuk diketahui, riset Indomedia Poll menggunakan metode analisa wacana kritis yang menekankan bahasa sebagai praktik sosial dan wacana sebagai apa yang ada di balik teks. Data yang dianalisis berbentuk teks, yang diambil dari pernyataan-pernyataan resmi partai politik dan elit-elitnya di berbagai media serta komentar publik (dil/jpnn)
BACA JUGA: Pertanyaan Eriko PDIP untuk Adik-Adik PSI: Sudah Pasang Foto Jokowi?
BACA JUGA: PSI dan NasDem Paling Konsisten Mengawal Pemberantasan Korupsi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Eriko Anggap PSI Ingin Ambil Momen di Tikungan
Redaktur & Reporter : Adil