jpnn.com, JAKARTA - Hasil riset Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) menunjukkan bahwa ada tiga tantangan utama transformasi ekonomi hijau di Indonesia.
Adapun tantangan itu adalah regulasi yang belum memberikan kepastian hukum, kelembagaan yang masih tumpang tindih, dan alokasi pendanaan hijau yang belum menjadi prioritas dalam APBN ditambah dengan sistem evaluasi finansial yang belum transparan.
BACA JUGA: Kementerian BUMN Usung Transformasi Ekonomi Hijau
Analis Ekonomi Politik LAB 45, Rionanda Dhamma Putra mengatakan kajian yang dilakukan berfokus kepada alasan di balik tantangan tersebut dan cara yang dapat ditempuh untuk diatasinya, termasuk bentuk konkret dari proyek yang dapat dilakukan untuk mempercepat jalan Indonesia menuju ekonomi hijau.
Dia menilai Indonesia perlu bergerak dari posisi pendanaan tidak optimal dan regulasi-kelembagaan yang tidak efektif pada 2022 menuju posisi pendanaan optimal dan regulasi-kelembagaan efektif pada 2045.
"Kita hanya punya waktu hingga 2030 untuk melakukan gerakan itu,” ujar Rionanda dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/10).
BACA JUGA: Teknologi Blockchain Kini Turut Mendukung Ekonomi Hijau
Oleh karena itu, kata Rionanda, dari rekomendasi kebijakan riset LAB 45 memberikan masukan untuk mengatasi tantangan terwujudnya ekonomi hijau tersebut.
Menurutnya, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Ekonomi Hijau, penataan kembali sektor-sektor prioritas, pengalihan subsidi BBM menuju mobilitas umum.
"Penentuan megaproyek Hijau secara spesifik dengan memberikan Pumped Hydro Energy Storage (PHES) sebagai contoh," kata Rionanda.
Di sisi lain, Curriculum Mentor and Advisor Think Policy, Nariswari Nurjaman mengatakan diperlukan pengukuran kinerja ekonomi, seperti pertumbuhan PDB yang memasukkan elemen kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam.
Hal itu agar perombakan headline figures yang digunakan untuk menilai kinerja perekonomian memasukkan kesadaran akan keberlanjutan di masyarakat.
“PDB Indonesia terlihat besar saat ini, namun belum dapat mencerminkan komitmen nasional dalam menjaga lingkungan, sehingga perlu bagi kita untuk mengubah paradigma kita dalam mengukur kinerja ekonomi demi menyusun strategi yang lebih komprehensif untuk menyongsong transisi ekonomi hijau,” jelas Nariswari dalam seminar tersebut.
Ketua Career Development and Alumni Centre (CDAC) UMSU Sukma Lesmana menjelaskan tren akuntansi kontemporer telah memasukkan aspek Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) ke dalam pelaporan keuangan.
Dia memaparkan bahwa tren ESG yang ada saat ini memungkinkan transformasi hijau untuk berlangsung secara kolaboratif di antara sektor publik dengan sektor swasta.
“Keberadaan ESG membuat praktik akuntansi saat ini memberikan bobot yang makin besar akan pelaporan dan penghitungan dampak lingkungan dari operasional sebuah perusahaan,” kata Sukma.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul