jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus menggencarkan pendidikan vokasi.
Salah satu keuntungan memilih jenjang pendidikan di sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah setelah lulus bisa langsung bekerja.
BACA JUGA: Kemendikbudristek Buka Pendaftaran IISMA 2024, Kuota Peserta Melonjak
Oleh karena itu, pembelajaran di SMK menekankan pada praktik dan penguatan budaya kerja.
Hanya saja, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran SMK tahun 2022 masih terbilang tinggi, yaitu 9,42 persen.
BACA JUGA: SMK Gratis Harus Menjamin Mutu Lulusan Sesuai Kebutuhan Industri
Kendati demikian, pengangguran terbuka di jenjang SMK dari tahun sebelumnya mengalami penurunan yang paling signifikan dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, yakni sebesar 4,13 persen.
Hal itu disebabkan adanya berbagai program dan kebijakan penguatan pendidikan vokasi yang dilakukan oleh pemerintah, utamanya untuk menyelaraskan proses pembelajaran di SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
BACA JUGA: Kemenhub Terus Optimalkan Pendidikan Vokasi BPSDMP
Penyelarasan kemudian menjadi bagian yang krusial untuk mewujudkan relevansi pendidikan vokasi.
Menurut Peneliti yang juga Ketua Tim Kerja Penyelarasan Pendidikan Vokasi Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI Kemendikbudristek, Sulstyo Mukti Cahyono, dua faktor yang paling berpengaruh pada penyelarasan, khususnya di SMK adalah sumber daya serta kurikulum dan pembelajaran.
Dia menjelaskan hal tersebut terungkap dari hasil penelitiannya yang melibatkan survei kepada 705 responden dari berbagai lapisan stakeholder.
Dimulai dari 250 responden dari industri, 155 responden dari pemerintah, dan 175 responden dari masyarakat.
Populasi penelitian mencakup stakeholder SMK di seluruh provinsi di Indonesia.
Sementara, sampel penelitian meliputi mitra industri SMK, pemerintah yang diwakili oleh Dinas Pendidikan provinsi, dan masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah.
Sulstyo menjelaskan kontribusi industri, masyarakat, dan pemerintah dalam pembiayaan operasional menjadi indikator dominan pada faktor sumber daya.
Sementara, keterlibatan industri, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelaraskan materi pembelajaran menjadi indikator dominan pada faktor kurikulum dan pembelajaran.
“Penelitian ini menemukan model penyelarasan pendidikan vokasi yang diharapkan akan membawa perubahan positif dalam menciptakan lulusan yang lebih siap bersaing di dunia kerja,” tutur Sulistyo yang belum lama ini memperoleh gelar Doktor Pendidikan, Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
Dia menyebutkan bentuk-bentuk keterlibatan stakeholder yang dominan melibatkan penyelarasan, meliputi penyusunan kurikulum, keberadaan guru tamu, magang guru, pelatihan guru, dukungan sarana dan prasarana, praktik kerja industri, evaluasi kompetensi, pendidikan dan pelatihan, partisipasi masyarakat, pelatihan budaya kerja, pembiayaan dana BOS, serta kerja sama.
"Nantinya aktivitas-aktivitas tersebut dapat dikembangkan, bahkan menjadi rujukan dalam penyusunan program dan kebijakan di tataran kementerian, utamanya untuk penyelarasan," terangnya.
Sulistyo menambahkan upaya yang sudah dilakukan dalam mewujudkan penyelarasan adalah akuisisi skill set berstandar dunia kerja.
Program tersebut di antaranya diwujudkan melalui penyusunan profil lulusan pendidikan vokasi berdasarkan jabatan kerja yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan kebutuhan dunia kerja.
"Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI juga melakukan tracer study (penelusuruan lulusan) kepada lulusan satuan pendidikan vokasi secara nasional," pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anies Prihatin Mengetahui Minimnya Pendidikan Vokasi di Morowali
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Mesyia Muhammad