jpnn.com - JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengimbau sektor swasta untuk tidak agresif dalam mencari pembiayaan dari luar negeri. Apalagi, risiko depresiasi nilai tukar rupiah yang diiringi dengan tren peningkatan suku bunga bisa memberikan tekanan keuangan korporasi.
Bahkan, ada sejumlah perusahaan yang terancam insolvent (gagal memenuhi kewajiban) apabila rupiah terus melemah.
BACA JUGA: Dua Pabrik SKT Tutup, Cukai Melayang Rp 479 M
Gubernur BI Agus Martowardojo menerangkan, beberapa negara berkembang saat ini menunjukkan kerentanan yang dipicu dari utang luar negeri (ULN) swasta yang terus meningkat. Misalnya terjadi di Tiongkok, Hong Kong, Singapura, hingga Vietnam. Tidak pelak, utang swasta negara berkembang saat ini tengah disorot secara multilateral.
Agus mengatakan, saat stimulus moneter The Fed dilangsungkan secara tiga tahun, uang murah banyak diserap oleh korporasi termasuk bank. Hal itu disebabkan posisi bunga yang murah.
BACA JUGA: Pakai Surat Keterangan Hilang KTP, Tiket Hangus
"Tapi kalau 2015 masuk lingkungan bunga meningkat, bagaimana kesiapannya?. Selain punya risiko peningkatan bunga, korporasi juga memburuknya balance sheet karena risiko nilai tukar," paparnya.
BI mencatat, utang luar negeri (ULN) swasta pada Maret 2014 mencapai USD 146,0 miliar, atau tumbuh 12,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,8 persen (yoy).
BACA JUGA: Mulai Hari Ini, Tiga Bandara Berlakukan Tarif PJP2U Baru
Secara keseluruhan, ULN pada Maret 2014 tercatat sebesar USD 276,5 miliar, tumbuh 8,7 persen dibandingkan dengan posisi Maret 2013. Berdasarkan jangka waktu, ULN jangka panjang tercatat sebesar USD 229,3 miliar, atau 82,9 persen dari total UN.
Pertumbuhan ULN jangka panjang pada Maret 2014 mencapai 10,1 (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan bulan Februari 2014 sebesar 9,7 persen (yoy).
"Kami merasa bahwa di tingkat (utang) pemerintah kondisinya baik, di tingkat perbankan juga terkendali. Tapi di tingkat korporasi termasuk BUMN perlu diwaspadai," jelasnya.
Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah menambahkan, pihaknya telah menghitung ketahanan korporasi dalam menghadapi pelemahan nilai tukar.
"Dari 196 korporasi publik yang menjadi sampel observasi, terdapat 9 korporasi yang berpotensi insolvent apabila nilai tukar rupiah melemah sampai dengan kurs Rp 16 ribu per USD," katanya. (gal/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Drilling Service Kembangkan Noncaptive Market
Redaktur : Tim Redaksi