Risiko Pakai Pejabat Bermasalah

JAKARTA –  Kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan para menteri tidaklah membuat masyarakat terkejutJauh sebelum ini kasus-kasus pelanggaran pidana yang melibatkan anggota kabinet sudah kerap terjadi

BACA JUGA: KPK Tak Tutup Kemungkinan Sindu Malik jadi Tersangka

Sayangnya, beberapa di antaranya tidak pernah ditindaklanjuti secara serius oleh penegak hukum

Seperti halnya kasus penggelapan pajak perusahaan Ancora milik Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gita Wiryawan

BACA JUGA: Kader PKS Incar Kursi Ketua Umum KNPI

Sampai sekarang kasusnya tidak pernah ditangani secara serius, padahal perkaranya sudah bergulir sejak 2010 lalu.

“Masyarakat tidak kaget lagi dengan kabar terjeratnya para menteri pada beragam kasus belakangan iniKita sudah terbiasa, yang dulu saja soal mafia pajak Kepala BKPM belum terselesaikan

BACA JUGA: Dukungan ke M Nuh Kian Menguat

Ini bukti kalau kabinet SBY ini diisi oleh figur-figur bermasalah,” ujar praktisi hukum, Johnson Panjaitan, Jumat (7/10)

Johnson menyayangkan proses hukum terhadap kasus ini tidak pernah dituntaskan, sementara perkara yang dialami menteri-menteri lain sudah masuk ke tahap penyidikan bahkan sebagian sudah disidangkanIni menunjukan upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi hanya tebang pilih dan isapan jempol belaka.
       

Ketimpangan hukum semacam ini hanya akan membebani kinerja pemerintah“Hal ini (kasus Gita) akan meledak sewaktu-waktu, dan dampak politisnya akan jauh lebih besarPresiden bukannya tidak memahami konsekuensi ini, tapi dia berani ambil risiko demi menyelamatkan orang dekatnya,” imbuhnya.

Maka dari itu, pihaknya mendukung keinginan banyak pihak agar presiden berani melakukan pembersihan di tubuh kabinetMomen reshuffle yang sedang digodok SBY bisa dijadikan sebagai titik perubahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“SBY harus bersikap tegas, jika ada menterinya yang terindikasi kasus hukum, ya copot sajaBuat apa memelihara anak singa, yang suatu hari nanti justru akan memangsa dirinya sendiriJujur saja, saya sendiri pesimis beliau akan berani mengambil langkah yang progresif dan tidak populerSelama ini, kepala pemerintahan kita kan dikenal sebagai safety player,” sindirnya.

Pendapat ini juga diamini oleh anggota Komisi III DPR, Muhammad Hanif DakhiriMenurutnya, penanganan kasus mafia pajak yang menyeret Kepala BKPM menunjukkan adanya tebang pilih hukum oleh Presiden SBY.
“Kami mendukung pemberantasan korupsi yang sedang digalakkan pemerintahTapi hal itu selayaknya dilakukan secara menyeluruh, tidak tebang pilihTidak seperti sekarang ini, terkesan hanya beberapa menteri yang dikorbankan,” tegasnya.

Pihaknya menyinggung beberapa kasus yang sarat dengan nuansa politisAparat terlihat sangat antusias untuk kasus tertentu, sementara untuk kasus-kasus lain yang juga melibatkan anggota kabinet, sikap penegak hukum justru sebaliknya.
“Saya bukan sedang membela ketua umum kami (PKB) yang sedang disorot KPK soal suap Kemenakertrans, tapi seharusnya kalau mau menciptakan kabinet yang bersih ya harus konsekuenSiapapun mesti diperlakukan sama di hadapan hukum,” ujarnya.
    

Kekecewaan politisi PKB ini cukup beralasan karena gara-gara diisukan terlibat kasus suap, Muhaimin Iskandar masuk dalam daftar menteri bermasalah yang berpeluang untuk dicopot dari kabinet.         

“Memang, reshuffle itu merupakan hak prerogatif presidenTapi bagaimanapun juga kan sudah ada kesepakatan politik dengan anggota koalisiJika presiden akan mengambil sikap tegas terkait kasus hukum menteri, tentunya harus adilJangan sampai ada yang dikorbankan hanya untuk pencitraan saja,” katanya.          

Sementara itu, gelombang kekecewaan juga datang dari kalangan aktivis mahasiswaKelompok mahasiswa yang menamai dirinya sebagai BEM-RI, kemarin melakukan aksi unjuk rasa di Istana NegaraDalam orasinya, mereka menuntut komitmen presiden untuk menuntaskan segala kasus hukum yang melibatkan beberapa anggota kabinet secara adil, tanpa pandang bulu.
         Koordinator aksi, Lendi Octa, menyampaikan bahwa momentum reshuffle kali ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh presiden untuk menyingkirkan orang-orang bermasalah dari dalam kabinet.

“Kami masih ingat betul, beberapa kasus pajak yang di antaranya juga melibatkan para pembantu PresidenKemana kasusnya hari ini, sedikitpun tidak pernah tersentuh hukumRakyat menginginkan agar Pak SBY tidak menyembunyikan para pesakitan di dalam kabinetnya,” tegasnya.

Menurutnya, reshuffle sebaiknya dilakukan secara besar-besaran dengan mengganti seluruh menteri bermasalah“Kami dukung langkah presiden untuk membersihkan kabinetnya dari unsur-unsur jahatPara pelaku kejahatan pajak, suap maupun korupsi harus satu paket dibuang dari struktur kabinetItu baru obat yang ampuh untuk menyembuhkan kebobrokan pemerintah,” imbuhnya(dms)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Aturan Kemenkeu Dibocorkan Ke Sindu Malik