jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyayangkan sikap para politikus Senayan yang tidak berani bersuara lantang membela rakyat.
Padahal di lapangan, ada banyak masalah yang terjadi.
BACA JUGA: Rizal Ramli: Pemain Banyak tetapi Tidak Tampak Dirigen Kuat
Mulai dari daya beli masyarakat yang menurun drastis, pemutusan hubungan kerja (PHK), pedagang yang pendapatannya anjlok, petani yang hasil panennya tidak terserap pasar, dan lainnya.
Belum lagi penanganan pandemi COVID-19 yang dinilainya buruk.
BACA JUGA: Perempuan-Perempuan Ini Yakin Banget Rizal Ramli Bisa Memperbaiki Kondisi Ekonomi
"Anggota DPR sekarang pada takut bersuara. Debat kebijakan saja tidak ada karena semuanya takut di-recall ketua umum partainya," kata Rizal dalam kanal Hersubeno di YouTube.
Dia menceritakan, saat Soeharto jatuh, anggota DPR punya kebebasan besar untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.
BACA JUGA: Anggap Presiden Jokowi Malas Baca, Rizal Ramli: Kan Repot Jadinya
Bahkan di zaman Gus Dur dan BJ Habibie, anggota DPR tidak boleh di-recall kecuali dia melakukan tindakan pidana.
"Itu mengakibatkan DPR pascareformasi menjadi sangat hidup dan kritis," cetusnya.
Namun, kemudian setelah pemerintahan Gus Dur berakhir sekitar tahun 2002, ada upaya agar hak recall itu kembali ada dan dimiliki ketum partai.
Akibatnya walaupun ada anggota yang cerdas, kritis, punya niat baik untuk memperjuangkan rakyat jadi takut bicara.
"Mulai 2002 anggota DPR takut ngomong karena ketum partai bisa recall dia setiap saat dan digantikan dengan pengganti antarwaktu (PAW). Harusnya ini yang diubah," sergah Rizal.
Dia lagi-lagi membandingkan anggota DPR di zaman pemerintahan Soeharto. Walaupun otoriter, anggota DPR masih bisa saling debat kebijakan.
"Zaman Pak Harto saja yang otoriter debat policy boleh. Prinsipnya saat itu, silakan debat, asal jangan nyerang Pak Harto. Hari ini DPR nya debat kebijakan saja tidak ada karena takut di recall ketum," tuturnya.
Untuk mengembalikan kekritisan anggota DPR, Ramli menegaskan, harus dibenahi sistemnya.
Misalnya anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Semarang, yang berhak me-recall adalah rakyat Semarang. Bukan ketum partai.
Kalau ini tidak diubah, lanjutnya, seolah-olah ketum adalah raja. Sementara para ketum parpol ini kepentingannya banyak kadang-kadang bisnis, legal protection.
"Bila anggota DPR masih takut melontarkan kritik karena takut di-recall ketumnya dan sistem ini dibiarkan terus, ngapain ada partai. Habis-habisin duit saja. Biarin para ketum partai saja yang berkuasa," pungkasnya. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad