jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior Rizal Ramli merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal penyebab minimnya serapan anggaran, terutama untuk penanganan Covid-19.
Sri Mulyani menyebut selain karena perubahan kebijakan dalam tiga bulan terakhir, juga lantaran orang yang baru menjabat menteri dan tidak punya pengalaman birokrasi.
BACA JUGA: Rizal Ramli Membalas Kalimat Iwan Fals soal KAMI, Singkat, Dalam
Menurut Rizal, Menteri Sri bisa melindungi diri dengan kekebalan hukum.
Namun, kata dia, tidak dengan pejabat level direktur jenderal (dirjen), maupun para direktur di kementerian lembaga, yang kalau salah mengeluarkan keputusan bisa berurusan dengan hukum.
BACA JUGA: Beber Keluhan Kiai, Rizal Ramli Mengaku Bisa Bereskan Ekonomi Kurang dari Setahun
"Situ sih situ lindungi diri sendiri dengan UU kekebalan hukum. Tapi Dirjen2 dan Direktur2, yg tanda-tangan, bisa dihukum," kata Rizal dalam akun @RamliRizal di Twitter dilihat Jumat (21/8).
"Coba dong sama2 tidak kebal hukum,, birokrasi akan lebih berani," kata mantan menteri koordinator kemaritiman dan investasi di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi itu.
BACA JUGA: Pengamat: KAMI Hanya Minta Perhatian agar Diberi Jabatan
Sebelumnya Mulyani pada sebuah webinar, Rabu (19/8), mengatakan bahwa beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju masih baru, dan tidak semua paham birokrasi, dan belum pernah bekerja di pemerintahan.
Hal inilah, kata dia, salah satu yang membuat serapan anggaran rendah. (boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Boy