jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyatakan, pemerintah akan menggulirkan Proyek Percepatan dan Diversifikasi Listrik (PPD-Listrik) guna memenuhi kebutuhan listrik nasional.
Program ini merupakan bagian dari rencana pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 mega watt (MW) sampai 2019. Bedanya menurut Rizal, PPD-L akan mengevaluasi mana saja yang realistis diwujudkan.
BACA JUGA: Istana Pastikan Tak Beri Anggaran Utusan Khusus yang Ikut Rombongan Setnov
“Saya dan tim sudah mempelajari rencana yang 35.000 MW. Kesimpulannya, program itu memang tidak realistik. Kalau program 35.000 MW dipaksakan, maka membayahakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan,” kata Rizal Ramli, kepada wartawan usai Rakor Pembangkit Listrik, di kantornya, Senin (7/9).
Menurut Menko Rizal, setelah melakukan kajian yang matang, diketahui kebutuhan riil listrik pada saat beban puncak sampai 2019 adalah sebesar 74.525 MW. Pada 2015, beban puncak mencapai 50.856 MW. Saat ini pembangunan pembangkit listrik yang tengah berlangsung sebesar 7.000 MW. Jika program listrik 35.000 MW dipaksakan ditambah 7.000 MW yang tengah berlangsung, maka akan ada ketersediaan kapasitas pembangkit sebesar 95.586 MW sampai 2019.
BACA JUGA: Perencanaan Buruk, PGN Menderita Kerugian
“Padahal, kebutuhan sampai 2019 pada beban puncak hanya 74.525 MW. Maka akan ada kapasitas yang idle sebesar 21.331 MW. Sesuai aturan yang ada, PLN harus membeli listrik yang dihasilkan swasta. Inilah yang saya maksudkan bisa membuat PLN bangkrut,” ungkap Menko.
Rizal Ramli menambahkan, berdasarkan hasil kajian saat ini yang paling realistis dicapai sebesar 16.167 MW yang probabilitasnya tinggi dapat melayani beban puncak 2019. Sehubungan dengan itu, lewat PPD-Listrik pemerintah akan melakukan percepatan pembangunannya sekaligus mendeversifikasi sumber-sumber energinya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Wah.. Ada Mafia Bisnis Pulsa Token Listrik? Begini Kata Rizal Ramli
BACA ARTIKEL LAINNYA... Proyek Mega Listrik Dipangkas Jadi 16 ribu Mw, Ini Pendapat Menteri Baldan
Redaktur : Tim Redaksi