jpnn.com - JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi turut mengawasi potensi politik uang saat Muktamar Islah PPP yang rencananya digelar April 2016.
Wakil Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Bandung Hasan Husaeri mengatakan, mereka tak ingin dalam pelaksanaan muktamar terjadi praktik politik uang. "Iya, jangan sampai ada money politik," tegas Hasan di markas KPK, Jumat (4/)3.
BACA JUGA: Jangan Benturkan Keinginan Internal Golkar Gelar Munas dengan Putusan MA
Karenanya, ia mengatakan, Pelaksana Harian Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung Emron Pangkapi dan Sekjen PPP Romahurmuziy, membuat surat kepada pimpinan KPK agar bisa melakukan supervisi pelaksanaan muktamar.
"Tergantung KPK nanti. Apakah nanti mereka hadir dan sebagian melihat arena muktamar supaya jangan sampai ada money politic," ujar dia.
BACA JUGA: Penahanan 2 Tersangka Korupsi Kemenhub Diperpanjang
Mereka pun siap membuka akses. Termasuk kepada awak media. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Selalu Didampingi Kementrian, Kepala Desa Tak Perlu Galau Lagi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah Prabowo Punya Usul agar Kasus Ina Si Nononk Tak Terulang
Redaktur : Tim Redaksi