jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Pelaksanaan Pilkada Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, diperkirakan bakal menelan biaya sekitar Rp 32,28 miliar.
Anggaran itu untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan tiga instansi yakni KPU, polres, dan panwaslu.
BACA JUGA: Dana Rp 35 Miliar Dicairkan Dua Tahap
Jumlah terbesar untuk KPU yakni Rp 26,5 miliar. Lalu untuk pelaksanaan, pengawasan, dan pengamanan yang dilakukan kepolisian Rp 3,78 miliar. Untuk panwaslu yang saat ini melakukan seleksi sebesar Rp 2 miliar.
“Karena kemampuan keuangan kami terbatas, maka tidak semua bisa mendapat anggaran yang penuh,” kata Kepala Badan Keuangan (BK) PPU Tur Wahyu Sutrisno.
BACA JUGA: Buka Pendaftaran, PKB Pasang Target Tinggi di Pilkada 2018
Dikatakan, berdasar dokumen pengisian anggaran (DPA) yang telah disetujui dalam APBD 2017, KPU hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5 miliar dari anggarannya yang disetujui sebesar Rp 26,5 miliar.
Sementara itu, polres mendapat anggaran sepenuhnya, Rp 3,78 miliar. Begitupun dengan panwaslu yang mendapat anggaran Rp 2 miliar.
BACA JUGA: Anggaran Pendidikan Islam Dipangkas Rp 1,3 Triliun
“Kekurangannya akan dimasukkan di APBD 2018. Saat ini masih dalam pembahasan di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk diserahkan ke Banggar (Badan Anggaran) DPRD,” imbuhnya.
Mantan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU itu menjamin, jika anggaran yang masuk di DPA APBD 2017, bisa segera dicairkan setelah dilakukan Nota Penandatanganan Hibah Daerah (NPHD) dengan instansi yang mendapat anggaran. Sementara itu, instansi yang belum mendapatkan alokasi anggaran di DPA APBD 2017 akan diusulkan pada 2018.
“Kalau yang ada dalam DPA sudah aman, kecuali yang belum masuk. Seperti desk pilkada nanti apakah ada di Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) atau di TNI. Kekurangannya akan diusulkan tahun depan,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua KPU PPU Feri Mei Effendi menerangkan hasil koordinasi dengan BK dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU pada Selasa (4/7), pihaknya akan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5 miliar. Padahal, kebutuhan untuk pelaksanaan tahapan awal diperlukan biaya Rp 5,4 miliar.
“Jadi, kami akan maksimalkan Rp 5 miliar itu. Persoalan nanti kurang, akan diambil di (APBD) 2018. Pemkab kemarin juga komitmen di awal tahun bisa dilaksanakan pencairan anggaran sisanya,” katanya.
Kapolres PPU AKBP Teddy Ristiawan mengatakan, dengan anggaran Rp 3,78 miliar, pihaknya menurunkan personel 400 orang. Tetapi, jumlah itu dirasa masih kurang sehingga akan meminta tambahan personel dari Polda Kaltim, terutama pada kegiatan tahapan utama yang dilaksanakan pada 28 Juni 2018.
“Pada tahap inti, pas pemungutan suara. Itu pasti kami meminta BKO (Bantuan Kendali Operasi) Brimob Polda Kaltim. Akan kami hitung lagi untuk tambahan personel,” papar Teddy. (*/rik/ica/k16)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Harus Berani Coret Ketentuan Terpidana Boleh Jadi Calon Kada
Redaktur & Reporter : Soetomo