Dana Rp 35 Miliar Dicairkan Dua Tahap

Minggu, 16 Juli 2017 – 00:35 WIB
Kotak suara untuk pilkada. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, BENGKULU - Pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan dana Rp 35 miliar untuk perhelatan pemilihan walikota (Pilwakot) 2018. Pencairan anggaran dana tersebut dibagi dalam dua termin sesuai kebutuhan.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Kota Bengkulu Drs. Riduan, MSi mengatakan untuk tahun 2017 ini anggaran yang sudah ada baru sebesar Rp. 7,2 miliar.

BACA JUGA: Anggaran Pendidikan Islam Dipangkas Rp 1,3 Triliun

Sedangkan untuk sisanya sebesar Rp 27,8 miliar baru akan dianggarkan di tahun 2018 mendatang.

“Ditahun 2017 ini baru dianggarkan untuk kebutuhan KPU kota sebesar Rp. 5,7 miliar dan Panwaslu sebesar Rp. 1,5 miliar dulu. Kemudian baru sisanya pada tahun 2018 mendatang seiring pelaksanaan pemilihan akan dimulai,” kata Riduan.

BACA JUGA: Penyusunan Anggaran Tahapan Pemilu 2019 Terancam Berantakan

Selain untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia, Pengawas Pemilu (Panwaslu), sambung Riduan, bahwa jumlah tersebut nantinya juga dianggarkan untuk pengamanan dalam pelaksanaan Pilwakot 2018 untuk Polri dan TNI.

“Rencananya dalam anggaran APBD 2018 nanti, usulan anggaran pengamanan untuk Polri sebesar Rp. 4,5 miliar dan TNI sebesar Rp. 1,1 miliar. Terkait apakah ada penambahan nanti akan dibahas bersama tim banggar,” bebernya.

BACA JUGA: Pengamat: Batas Usia tak Jadi Ukuran saat Pilih Pemimpin

Riduan juga menegaskan agar para penyelenggara pemilu maupun keamanan untuk tidak khawatir terkait penganggaran Pilwakot 2018.

Pasalnya sejak awal Pemerintah kota sudah memikirkan kebutuhan terkait anggaran yang akan dibutuhkan itu.

“Anggaran untuk penyelanggaraan Pilwakot juga menjadi skala prioritas kami. Nanti dipastikan telah tersedia sehingga tidak perlu ada kekhawatiran lagi. Dan harapan kita semoga pelaksanaan tahapan Pilwakot ini nanti berjalan dengan aman dan lancar," tutupnya.

Terpisah Anggota DPRD Kota Heri Ifzan mengatakan, mengingat masa jabatan pemerintahan Helmi-Linda tinggal enam bulan lagi. Maka pemerintah kota harus aktif membahas dan mengkaji bersama DPRD kota terkait apasa saja usulan yang akan dibutuhkan dalam tahapan Pilwakot.

“Sebab selama ini kita belum tahu apa saja kebutuhan-kebutuhan anggaran yang akan dibutuhkand dalam pilwakot nanti. Padahal pembahasan bersama itu sangat penting, mengingat untuk menyukseskan pesta demokrasi itu juga ada ditangan eksekutif dan legislatif,” ungkapnya.(new)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilgub Jatim Diprediksi Diikuti Enam Pasangan Calon


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler